Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Aset Pejabat Tak Masuk LHKPN Bisa Disita! Ini Usulan Terbaru dari Waka KPK

16 Senin, 26 Okt 2026, 04:44 WIB | Oleh:
Aset Pejabat Tak Masuk LHKPN Bisa Disita! Ini Usulan Terbaru dari Waka KPK Aset Pejabat Tak Masuk LHKPN Bisa Disita! Ini Usulan Terbaru dari Waka KPK Doc: Antara foto
Ket. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN.

“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.

Selain itu, dia mengusulkan agar penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN, namun tidak melakukannya, maka negara dapat merampas harta kekayaannya.

“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” usulnya.

Ia juga mengusulkan mekanisme bila penyelenggara negara tersebut keberatan dengan upaya negara merampas harta kekayaannya.

Dia mengusulkan hal tersebut agar setiap penyelenggara negara melaporkan LHKPN kepada KPK dengan benar.

“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah.

“Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan,” katanya.

Menurut dia, salah satunya adalah Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

“Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail

Pelayanan kesehatan gratis di Bogor

29 menit yang lalu | Wahyu AP

Megapolitan
Pelayanan kesehatan gratis ...

Teater Sungai Panjang Itu Bernama Indonesia

44 menit yang lalu | Wahyu AP

Rona
Teater Sungai Panjang Itu B...
Megapolitan
Pemkot Tangerang Gelar Bent...

Bank sampah perempuan pesisir di Kendari

59 menit yang lalu | Wahyu AP

Rona
Bank sampah perempuan pesis...
Rona
Malam Puncak Fatmawati Trop...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Hasil UEFA Nations League: Inggris Tampil Perkasa saat Akhiri 43 Pertandingan Tak Terkalahkan Spanyol dengan 3-2 dan Juarai Grup A3

Hasil UEFA Nations League: Inggris Tampil Perkasa saat Akhiri 43 Pertandingan Tak Terkalahkan Spanyol dengan 3-2 dan Juarai Grup A3

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +