Malaysia Siap Bawa Isu Kabut Asap ke ASEAN, Kemlu RI Akhirnya Buka Suara

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi di tingkat kawasan ASEAN guna mengatasi ancaman kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Seperti disampaikan Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, Indonesia menjaga komunikasi intensif dengan negara-negara tetangga baik secara bilateral, seperti dengan Malaysia, maupun melalui mekanisme ASEAN.

“Indonesia serius menyikapinya, mengingat hal ini adalah upaya yang harus dilakukan secara terkoordinasi karena dampaknya tidak bisa diselesaikan oleh satu negara atau satu instansi semata,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (22/10).

“Jadi, memang perlu ada koordinasi untuk menangani hal ini,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa ASEAN telah memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani dampak karhutla, antara lain melalui Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP).

Dengan semangat kerja sama dan dialog, Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian masalah karhutla serta dampaknya sesegera mungkin, kata Nabyl.

Indonesia juga akan mempertimbangkan segala tawaran kerja sama dengan negara mitra untuk dapat dilaksanakan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan, tambahnya.

Diketahui, Malaysia berencana mengangkat isu kabut asap lintas batas dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN sebelum KTT ke-49 ASEAN di Manila pada November mendatang untuk membahas mekanisme regional lebih efektif dalam menangani masalah tersebut.

Menlu Malaysia Mohamad Hasan pada 12 Oktober mengatakan isu kabut asap memerlukan perhatian khusus karena tidak tercakup dalam mekanisme yang ada untuk bencana alam di ASEAN.

“Ini akan menjadi salah satu isu yang akan saya angkat secara pribadi dalam pertemuan dengan rekan-rekan sejawat saya," kata Menlu Malaysia yang akrab disapa Tok Mat itu.

Sementara itu, laporan BERNAMA pada 15 Oktober menyebut bahwa Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas dengan Indonesia.

Dia mengatakan diskusi langsung antara para pemimpin dan penggunaan saluran regional merupakan pendekatan utama dalam menangani isu-isu sensitif yang melibatkan negara-negara tetangga dibandingkan dengan tindakan penegakan hukum atau pengiriman nota protes, yang ia akui dapat menimbulkan implikasi diplomatik.