Pemprov Dorong Segala Proyek Dipercepat

Kamis, 22 Okt 2026, 01:35 WIB

JAKARTA – Guna menghindari penumpukan realisasi APBD di akhir tahun, Pemprov Jakarta akan mempercepat perampungan segala proyek pembangunan. “Saya minta jajaran segera menyelesaikan proyek agar realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menumpuk di akhir tahun,” tandas Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Rabu.

Pramono mengungkap Realisasi APBD Triwulan III belanja APBD Jakarta tercatat baru mencapai Rp40,4 triliun atau 54,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp74,29 triliun hingga 30 September. “Saya secara khusus telah minta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun,” ujarnya.

Ket. Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran dalam konferensi pers Realisasi APBD Triwulan III tahun 2026 di Balai Kota, Rabu (21/10). — Sumber: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Menurut Pramono, kegiatan belanja daerah kerap terjadi pada akhir tahun. Hal itu menjadi kebiasaan yang sering kali terjadi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia menilai kegiatan yang baru dikebut menjelang akhir tahun dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan bulan November dan Desember.

“Ini selalu menjadi tradisi pemerintah pusat maupun daerah. Semua ditumpuk ujung tahun, November atau Desember,” ungkap Pramono. Untuk itu, Pramono minta jajarannya agar pekerjaan dapat diselesaikan secara bertahap sejak APBD ditetapkan di awal tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan realisasi pendapatan daerah Jakarta hingga 30 September mencapai Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Dia menyebutkan sebagian besar pendapatan daerah Jakarta bersumber dari penerimaan pajak.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp6,46 triliun atau 64,43 persen dari target Rp9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Pramono menegaskan keterbukaan informasi mengenai realisasi APBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.

Penggunaan anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya pendapatan dan belanja, tetapi juga dari manfaatnya bagi warga. Pramono pun berharap transparansi pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan warga dan mendukung pembangunan Jakarta. Layanan publik menjadi semakin baik. Kegiatan ekonominya juga tambah bagus. Pembangunannya menjawab kebutuhan warga.

Inflasi

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyinggung soal inflasi. Menurutnya, monitoring atau pemantauan berkala terhadap harga pangan menjadi salah satu faktor yang membuat inflasiibu kota terjaga dengan baik. Pramono merinci tingkat inflasi tahunan Jakarta masih dikelola dengan baik sebesar 2,71 persen atau di bawah inflasi nasional sebesar 3,28 persen pada bulan September.

“Inflasi Jakarta bisa terjaga dengan baik antara lain karena terus dilakukan pengawasan agar harga tetap terjangkau,” jelas Pramono. Untuk menjaga kestabilan harga pangan, Pramono memberi kemudahan dalam penyediaan stok pangan. Contoh, Dharma Jaya yang kini bisa mengimpor sapi untuk stok daging ibu kota.

“Dharma Jaya yang dulu enggak pernah dipikirkan untuk mempunyai stok sapi, sekarang diizinkan. Bahkan di Ciangir sekarang kita siapkan untuk mengembangkannya,” tambah Pramono. Faktor lainnya untuk menjaga inflasi, kelancaran distribusi. Menurutnya, hal ini terbukti dengan stok daging yang tersedia saat Idul Fitri dan Idul Adha.

“Maka faktor kenaikan inflasi di Jakarta hampir tidak ada yang berkaitan dengan daging. Ssaya kaget ternyata malah berkaitan dengan cabai, cabai keriting, dan beras,” ujar Pramono. Lebih lanjut, Pramono akan terus menjaga ketersediaan pasokan serta komunikasi secara transparan kepada publik.

Redaktur: Aloysius Widiyatmaka

Penulis: Aloysius Widiyatmaka, Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.