Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, Pemerintah Perlu Benahi Kebijakan Ekonomi

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya diikuti perbaikan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan membuat kemampuan belanja rumah tangga menyusut dan berpotensi menekan konsumsi domestik.

Pengamat ekonomi dari Universitas Jember (Unej), Adhitya Wardhono, mengatakan persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan kenaikan harga pangan atau suku bunga yang relatif tinggi, tetapi juga pertumbuhan pendapatan masyarakat yang belum mampu mengimbangi biaya hidup.

“Persoalannya karena pertumbuhan pendapatan masyarakat belum mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup,” jelas Adhitya.

Ketika pendapatan nominal tumbuh lebih lambat daripada biaya hidup dan kebutuhan rutin, pendapatan siap pakai (disposable income) masyarakat akan menyusut. Kondisi itu yang mendorong rumah tangga mengubah pola konsumsi, mulai dari mengurangi hingga menunda pembelian barang dan jasa.

Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengendalian inflasi atau stimulus konsumsi yang bersifat sementara. Pemerintah perlu memperluas penciptaan lapangan kerja formal dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mengevaluasi beban perpajakan yang ditanggung kelas menengah. Begitu pula dengan kebijakan fiskal dan moneter perlu berjalan selaras agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa terlalu membebani konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

Pandangan serupa disampaikan pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko. Menurut dia, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan hasil pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang positif tidak otomatis meningkatkan pendapatan rumah tangga apabila aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada sektor padat modal yang terbatas dalam menyerap tenaga kerja.

“Persoalannya bukan hanya seberapa tinggi ekonomi kita tumbuh, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan itu. Kalau ekonomi tumbuh sementara upah riil pekerja stagnan dan lapangan kerja berkualitas sulit diperoleh, berarti ada persoalan dalam struktur ekonomi dan distribusi nilai tambah yang harus diperbaiki,” kata Aditya.

Dia menilai tekanan terhadap kelas menengah perlu dipahami sebagai persoalan struktural, bukan sekadar dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi merupakan kebutuhan yang relatif sulit dikurangi.

Ketika pendapatan tidak meningkat sebanding dengan pengeluaran tersebut, kemampuan rumah tangga untuk menabung, berinvestasi, dan membeli barang di luar kebutuhan dasar semakin terbatas. Jika berlanjut, kondisi tersebut berpotensi melemahkan konsumsi domestik yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia.

Aditya menambahkan, stimulus konsumsi dan pengendalian inflasi tetap diperlukan, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki daya beli secara berkelanjutan. Pemerintah perlu mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan pendapatan lebih baik.

Penguatan industri pengolahan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan keterampilan tenaga kerja juga perlu dilakukan secara bersamaan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

“Keberhasilan kebijakan ekonomi jangan hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, pertumbuhan PDB, atau anggaran yang terserap. Pemerintah juga harus menghitung berapa pekerjaan formal yang tercipta, berapa kenaikan upah riil pekerja, dan apakah pendapatan rumah tangga benar-benar membaik,” katanya.

Efektivitas Anggaran

Sementara itu, peneliti Mubyarto Institute, Awan, menyoroti pentingnya pembenahan alokasi anggaran pemerintah untuk mengatasi tekanan daya beli. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diarahkan pada program pemberdayaan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

“Alokasi APBN harus diubah untuk membangun keberdayaan yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Jadi, kuncinya pada kejelasan arah alokasi anggaran,” tegasnya.

Awan menilai alokasi anggaran selama ini cenderung parsial dan berorientasi jangka pendek sehingga belum memadai untuk menjawab persoalan struktural, termasuk ketimpangan antara pertumbuhan pendapatan dan biaya hidup.

Efektivitas anggaran tambahnya perlu diukur bukan hanya dari penyerapan belanja, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan sumber pendapatan yang stabil.