Bendung Tekanan terhadap Rupiah, BI Perbesar Insentif Hedging

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperbesar insentif transaksi lindung nilai (hedging) melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Langkah itu untuk menarik modal asing dan menjaga stabilitas rupiah tanpa harus menaikkan suku bunga acuan. 

Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai berisiko menambah beban bank sentral jika tekanan terhadap rupiah semakin dalam, sekaligus menunjukkan masih kuatnya ketergantungan pasar keuangan domestik pada arus modal global.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan peningkatan insentif DNDF diarahkan secara lebih spesifik untuk mendorong masuknya modal asing melalui transaksi pendanaan luar negeri, meliputi investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh perbankan, dan investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI).

“Fokus kami adalah bagaimana kita bisa mendatangkan inflow itu kembali. Jadi, kebijakan lebih targeted,” kata Destry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

BI meningkatkan pengurangan premi lindung nilai untuk transaksi DNDF dengan tenor enam bulan menjadi 40 persen dari sebelumnya 25 persen. Sementara itu, untuk tenor 12 bulan, pengurangan premi dinaikkan menjadi 45 persen dari sebelumnya 30 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan daya tarik instrumen lindung nilai bagi investor dan pelaku usaha, sekaligus membantu menjaga ketersediaan valuta asing di pasar domestik. Langkah itu juga menjadi alternatif untuk meredam tekanan terhadap rupiah tanpa harus segera menaikkan suku bunga acuan yang berpotensi mempermahal biaya pembiayaan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko, menilai BI dilematis dalam menentukan arah kebijakan moneter. Potensi kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve atau The Fed dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah. Namun, kenaikan suku bunga BI juga berisiko menekan investasi dan aktivitas dunia usaha.

“BI menghadapi dilema. Kalau meningkatkan suku bunga acuan yang akan ditransmisikan ke pasar kredit dan keuangan bisa menyebabkan biaya investasi menjadi mahal. Jika tidak dinaikkan, akan ada risiko capital outflow dan potensi depresiasi rupiah,” terang Suhartoko.

Keputusan BI tidak menaikkan suku bunga acuan dengan memberikan insentif tambahan untuk lindung nilai merupakan pilihan realistis. Kebijakan tersebut dapat menjaga daya tarik investasi sekaligus menghindari tambahan beban bunga bagi sektor usaha.

Suhartoko memperkirakan perbedaan suku bunga Indonesia dan Amerika Serikat belum tentu langsung memicu arus keluar modal dalam skala besar apabila kenaikan suku bunga The Fed baru terjadi menjelang akhir tahun. Dengan pertimbangan tersebut, BI memiliki ruang untuk menggunakan instrumen lain dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Perkuat Sektor Produktif

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai peningkatan insentif DNDF dapat membantu meredam tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan struktural ekonomi Indonesia yang masih membutuhkan aliran modal asing untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Menurut Iyuk, ketika sentimen global memburuk, modal portofolio dapat bergerak cepat keluar dari pasar domestik. Kondisi tersebut membuat nilai tukar rentan bergejolak dan mendorong otoritas mengambil langkah stabilisasi tambahan.

“Persoalannya bukan apakah insentif ini diperlukan atau tidak, tetapi sampai kapan stabilitas rupiah harus bergantung pada kemampuan kita menawarkan imbal hasil dan fasilitas yang menarik bagi pemilik modal asing. Dalam perspektif ekonomi politik, ketergantungan semacam ini membuat ruang kebijakan ekonomi domestik ikut dipengaruhi keputusan investor global,” kata Iyuk.