Bukan Cuma Hiburan, Film Jadi Mesin Uang Baru Jakarta: BI Ungkap Strateginya!

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta menegaskan industri film bukan lagi sekadar hiburan, tapi mesin uang baru yang bisa menggerakkan ekonomi Jakarta hingga ke warung UMKM.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, dalam gelaran Jakarta Film Summit (JFS) x Jakarta Economic Forum (JEF) 2026 di Park Hyatt Jakarta, 20-21 Oktober 2026. Adapun acara ini dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno beserta lebih dari 1.000 profesional film dalam dan luar negeri

"Transformasi ekonomi Jakarta sudah jelas ke sektor jasa. Pangsa sektor jasa naik dari 53,95% pada 2019 menjadi 55,87% pada 2025. Film ini penghubungnya. Dari satu film, yang hidup bukan cuma sutradara dan artisnya, tapi tukang kostum, katering, sewa alat, transport, hotel, sampai UMKM lokal semua kebagian," ungkap Iwan di Jakarta, Selasa (20/10).

JFS x JEF 2026 yang mengusung tema “Advancing Creative Economy to Elevate Jakarta’s Global Competitiveness” memang sengaja mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, investor, hingga sineas dalam satu forum. Tujuannya satu: menjadikan Jakarta kota yang ramah produksi film dan dilirik investor internasional.

Kolaborasi Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta dan mitra strategis ini melanjutkan misi JEF yang diinisiasi sejak 2023 sebagai forum pertukaran gagasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Di hari pertama, fokus pembahasan JFS x JEF sangat praktis dan nendang: bagaimana bikin Jakarta jadi kota yang bikin betah rumah produksi?

Mulai dari penyederhanaan perizinan syuting, insentif produksi, pemanfaatan aset daerah sebagai lokasi dan fasilitas produksi, hingga kerja sama industri perfilman di kawasan Asia. Semua dikupas untuk menjadi masukan kebijakan agar Jakarta tak kalah dari kota-kota film dunia.

Menurut Iwan, ekosistem perfilman memiliki rantai nilai yang sangat luas. Dimulai dari penulisan skenario, produksi, pascaproduksi, hingga distribusi. Setiap tahap itu menggerakkan sektor ekonomi lainnya.

"Ini yang ingin kami dorong. Potensi perfilman harus terealisasi menjadi investasi nyata, kesempatan kerja nyata, dan peluang usaha nyata bagi warga Jakarta. Ini bagian dari komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas sambil mendorong pertumbuhan berkelanjutan," ujar Iwan.

Selain forum kebijakan, JEF juga membuka ruang bagi generasi muda dan pelaku usaha. Ada showcasing karya pemenang Lomba Karya Tulis dan Lomba Artikel JEF 2026, pemutaran film pendek hasil kompetisi Jakarta Youth Film Festival (JYFF), mini talkshow ekosistem perfilman, showcase produk UMKM, serta booth layanan ekonomi kreatif dan edukasi kebanksentralan.

 Pusat Sinema ASEAN

Gubernur Jakarta Pramono Anung pada kesempatan yang sama menegaskan, Jakarta tidak boleh hanya menjadi jago kandang di industri perfilman nasional. Jakarta harus naik kelas menjadi pusat produksi film di Asia Tenggara dan kota sinema dunia.

"Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara dan kota sinema, karena didukung infrastruktur yang lengkap, keberagaman lokasi syuting, serta konsentrasi industri perfilman nasional," kata Pramono.

Sekitar 80% rumah produksi dan pembuat film di Indonesia beroperasi di Jakarta. Jakarta juga memiliki lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam, mulai dari kawasan bersejarah hingga pusat bisnis modern.

"Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN," tegasnya.

Untuk mewujudkan target itu, Pramono menyiapkan dua jurus utama. Pertama, Pemprov telah membentuk Jakarta Film Commission (JFC) dan menghadirkan layanan Filming in Jakarta. Layanan ini dirancang sebagai one-stop service untuk memudahkan pelaku industri mendapatkan informasi lokasi syuting, mengurus perizinan, hingga mengoordinasikan berbagai kebutuhan produksi film dan audiovisual.

Kedua, insentif pajak. Pemprov Jakarta memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50% bagi tontonan film nasional yang diputar di bioskop Jakarta. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.

"Kami berharap keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi untuk kembali membuat film. Penerimaan pajak yang diperoleh Pemprov Jakarta juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman," jelasnya.

Pramono menilai dampak film jauh lebih luas dari sekadar layar bioskop. Pertumbuhan industri perfilman berpotensi menggerakkan pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, hingga UMKM.

Sektor ekonomi kreatif sendiri berkontribusi sebesar Rp410,56 triliun atau 11,16% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Karena itu, penguatan industri film diharapkan membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

 Tembus 85 Juta Penonton

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan Jakarta Film Summit dirancang sebagai forum untuk membahas arah dan masa depan industri perfilman. Kegiatan ini melengkapi Jakarta Film Week yang lebih berfokus pada festival dan pemutaran film.

Rano mengungkapkan, jumlah penonton film di Indonesia pada 2025 mencapai hampir 122 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 juta orang menonton film nasional. Adapun hingga Oktober 2026, jumlah penonton film di Indonesia tercatat hampir 70 juta orang.

Menurut Rano, perkembangan jumlah penonton tersebut perlu diimbangi dengan pengukuran kontribusi ekonomi industri kreatif yang lebih terstruktur dan akurat.

"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor. Kami ingin bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor ini secara lebih terstruktur, termasuk kontribusi industri perfilman," pungkas Rano.