APBD Jakarta Tembus Rp44,98 Triliun, Pramono Kejar Program Prioritas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pendapatan daerah sebesar Rp44,98 triliun hingga 30 September 2026, setara 62,95 persen dari target tahunan Rp71,45 triliun. Di tengah realisasi belanja yang mencapai Rp40,40 triliun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program prioritas dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pramono menegaskan, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi ukuran utama dalam penggunaan uang daerah.

"APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga," ujar Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10).

Berdasarkan laporan realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026, belanja daerah DKI Jakarta mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun. Sementara itu, total APBD DKI Jakarta tahun ini ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah tercatat Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, sedangkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun atau meningkat 1,59 persen secara tahunan.

Untuk menjaga pelaksanaan anggaran tetap optimal hingga akhir tahun, Pramono meminta organisasi perangkat daerah segera menuntaskan kegiatan yang telah direncanakan. Ia mengingatkan agar pekerjaan tidak menumpuk pada penghujung tahun sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terukur.

"Saya secara khusus telah meminta perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik," tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Hingga Triwulan III 2026, realisasi anggaran peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari pagu Rp9,27 triliun, sedangkan program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari anggaran Rp7,93 triliun.

Pada sektor perlindungan sosial, realisasi anggaran tercatat Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program ini mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.

Sementara itu, anggaran peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi telah terealisasi sebesar Rp2,16 triliun. Dana tersebut mendukung pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Jumlah penumpang ketiga moda transportasi tersebut mencapai 368,4 juta hingga September 2026, naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis yang tersedia bagi 15 golongan masyarakat.

Cakupan layanan angkutan umum di Jakarta juga telah mencapai 93 persen. Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas transportasi massal, termasuk melalui pengembangan LRT Jakarta lintas Velodrome–Manggarai yang diresmikan pada September 2026.

Pemprov DKI turut merencanakan perluasan penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.