Antrean di SPBU Makin Parah, Pemprov Kaltim Instruksikan Pertamina dan Hiswana segera Turun Tangan

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menginstruksikan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk memperkuat sinergi guna mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Samarinda, Rabu (21/10), menegaskan bahwa keresahan masyarakat terkait panjangnya antrean di SPBU selama beberapa bulan terakhir harus segera mendapatkan solusi konkret.

"Saya dukung penuh rekan-rekan Hiswana. Namun yang paling penting, jangan sampai terjadi kelangkaan BBM dan LPG di Kaltim. Kasihan masyarakat kita," kata Rudy saat menerima jajaran pengurus Hiswana Migas di ruang kerjanya.

Menurut Rudy, pasokan energi yang stabil dan harga yang terjangkau merupakan hak mendasar warga Kaltim yang harus dijaga bersama.

Ia menilai antrean disebabkan oleh keterbatasan jumlah lembaga penyalur serta jam operasional SPBU, sehingga ia meminta Pertamina mempermudah perizinan SPBU baru serta memperpanjang operasional pelayanan.

Rudy menginstruksikan agar penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, dapat terdistribusi secara lancar, tepat sasaran dan tanpa hambatan di setiap titik distribusi.

Selain BBM, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga stok LPG guna memastikan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyoroti adanya pemotongan kuota dari pusat yang memicu terjadinya antrean di lapangan.

Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltim, kuota Pertalite tahun 2026 yang disetujui BPH Migas hanya sebesar 508.400 kiloliter (kl), atau sekitar 49,1 persen dari usulan awal daerah sebesar 1.034.972 kl.

Sementara untuk Biosolar, kuota yang disetujui hanya 268.430 kl dari usulan sebesar 415.682 kl.

Seno menegaskan bahwa kebutuhan BBM untuk Kaltim pada tahun 2027 harus dibahas sejak dini bersama pemerintah pusat agar alokasi yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi daerah.

"Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang menjalankan distribusi BBM harus memastikan penyaluran kepada mitra, khususnya Hiswana Migas dan SPBU, berjalan dengan baik. Kendala pasokan di lapangan harus dicarikan solusi melalui koordinasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," ujar Seno.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati, pengurus DPC Hiswana Balikpapan, serta Senior Manager Operations and Maintenance PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan Riki Madyanto.