Memperkuat Perlindungan Ekosistem Pesisir dalam Pengelolaan Mangrove

Tanjung Selor, Kaltara - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir melalui koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove.

Penguatan ini dibahas dalam Forum Komunikasi Daerah Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Ruang Rapat Luminor Hotel Tanjung Selor, Kaltara, Selasa.

“Rehabilitasi mangrove harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi kuat dengan pusat, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara Obed Daniel LT mewakili Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kaltara.

Obed mengatakan, forum yang diinisiasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, khususnya Direktorat Rehabilitasi Mangrove sebagai upaya memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, menyelaraskan kebijakan, mengintegrasikan data dan informasi, serta membangun komitmen bersama dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Karena itu, dalam forum tersebut ia menyoroti pentingnya komunikasi yang tepat untuk mendukung pelaksanaan program M4CR di lapangan. Informasi mengenai program dan pelestarian mangrove perlu disampaikan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami agar dapat menjangkau masyarakat secara luas.

“Forum ini harus mampu memperkuat strategi komunikasi, menyamakan pemahaman, serta mengembangkan pola komunikasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Forum tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh petugas lapangan, penyuluh, humas perangkat daerah, hingga insan media.

Adapun materi edukasi mengenai mangrove, kata dia, perlu disampaikan dengan bahasa sederhana, berbasis fakta dan data, serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Karena itu Obed turut menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai mitra sekaligus pelaku utama pelestarian mangrove. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, upaya menjaga ekosistem pesisir diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Tempatkan masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pelestarian, bukan sekadar penerima informasi. KKMD Kaltara harus menjadi wadah koordinasi yang menyatukan kepentingan dan mendorong aksi nyata di daerah,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenhut, jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota, perwakilan program M4CR, SPEAK Indonesia, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam KKMD Kaltara.

“Melalui forum ini, kita harapkan tersusun rekomendasi dan komitmen bersama yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat pengelolaan mangrove di Kaltara sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir bagi generasi sekarang dan mendatang,” pungkasnya.