Krisis Perairan Ancam Dunia, Indonesia Pimpin Ratusan Negara Berkumpul di Bali

JAKARTA - Lebih dari 400 delegasi dari berbagai negara berkumpul di Bali untuk menghadiri Konferensi Dua Tahunan Perairan Internasional ke-11 Global Environment Facility (IWC11 GEF) pada 19–22 Oktober 2026. 

Konferensi yang bertema “Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling Systems Change” itu mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong solusi berkelanjutan bagi ekosistem air tawar dan laut yang dimiliki bersama.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan isu perairan lintas batas memerlukan aksi kolaboratif dan tidak terfragmentasi.

“Air tidak mengenal batas negara, begitu pula komitmen kita dalam menjaganya. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang bersumber dari daratan, khususnya sampah plastik, mengancam ekosistem perairan di seluruh dunia,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis UNDP Indonesia pada Senin.

Menurut Jumhur, krisis perairan saat ini membutuhkan solusi yang sistemik dan transformatif dengan menyatukan kebijakan, inovasi, pembiayaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat untuk lintas batas negara.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, penyelenggaraan IWC11 mencerminkan komitmen nasional untuk melindungi sumber daya air secara terpadu, mulai dari sungai, danau, hingga ekosistem pesisir dan laut yang menopang ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella di acara tersebut menyampaikan kerja sama internasional sangat krusial dalam mengelola ekosistem perairan.

“Bersama GEF, UNDP mendukung negara-negara dalam memperkuat pengelolaan 14 ekosistem laut berskala besar (large marine ecosystem) yang mencakup hampir 100 negara. Melalui IWC11, kita memiliki kesempatan untuk memperkuat kolaborasi ini dan mendorong investasi berpihak pada keberlanjutan,” kata Sara.

Sementara itu, Director at the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO Julian Barbière menggarisbawahi pentingnya sains dan inovasi dalam menghadapi pencemaran laut dan perubahan iklim sejalan dengan semangat Dekade Ilmu Kelautan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan.

CEO dan Ketua Global Environment Facility (GEF) Diego Mesa Puyo menyatakan menjelang siklus pendanaan kesembilan (GEF-9), IWC11 menjadi momentum penting untuk menelaah pembelajaran dari program-program perairan internasional sebelumnya.

“Memasuki GEF-9, kami ingin memperkuat kerja sama yang telah terbangun dan mendorong solusi yang tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Diego.

IWC11 diselenggarakan oleh IW:LEARN bersama Pemerintah Indonesia, GEF, UNDP, UNEP, Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (UNESCO-IOC), dan mitra lainnya dengan merangkaikan diskusi pleno, pertukaran pengalaman, hingga kunjungan teknis lapangan.

Melalui IWC11, pengalaman dan pembelajaran dari berbagai program perairan internasional yang didukung GEF diharapkan dapat menjadi landasan bagi langkah-langkah konkret ke depan.

GEF sendiri merupakan wadah pendanaan global yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai mekanisme pendanaan bagi enam konvensi multilateral, GEF mendukung berbagai upaya negara untuk mengatasi akar permasalahan kerusakan lingkungan, sekaligus mendorong pencapaian tujuan global di bidang keanekaragaman hayati, iklim, dan pencemaran.

Selama lebih dari tiga dekade, GEF telah menjadi penyedia pendanaan publik terbesar di dunia untuk perlindungan lingkungan hidup, dengan menyalurkan pendanaan lebih dari 27 miliar dolar AS, terutama dalam bentuk hibah, serta memobilisasi pendanaan sebesar 15 miliar dolar AS guna mendukung berbagai proyek prioritas yang ditetapkan oleh negara.