Pengentasan Kemiskinan Perlu Diukur dengan Ketahanan Ekonomi Keluarga
Senin, 19 Okt 2026, 03:15 WIB | Oleh: Tim Redaksi“Angka kemiskinan turun itu kabar baik, tetapi jangan buru-buru merasa pekerjaan sudah selesai. Kita juga harus melihat apakah masyarakat benar-benar makin mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Bagong, evaluasi kebijakan seharusnya tidak berhenti pada statistik agregat.
"Perlu dujelaskan apakah kenaikan pendapatan seiring kenaikan harga kebutuhan pokok, apakah pekerjaan yang tersedia memberi upah layak, dan apakah keluarga berpenghasilan rendah sudah mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak.
Dia menambahkan, juga perlu dibedakankeberhasilan menurunkan kemiskinan ekstrem dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak. "Orang bisa saja berada di atas garis kemiskinan nasional, tetapi tetap rentan jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan, menghadapi kenaikan biaya hidup, atau mengalami keadaan darurat keluarga."
“Intinya, yang perlu dikejar bukan cuma angka kemiskinan yang turun, tapi juga kehidupan warga yang makin aman secara ekonomi. Kalau sedikit saja ada masalah langsung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, berarti pekerjaan rumahnya masih besar,” tutupnya.
Pada kesempatan terpisah, Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, menilai pemerintah perlu membedakan bentuk intervensi sesuai kondisi setiap kelompok masyarakat. Perhatian tidak cukup hanya diberikan kepada penduduk miskin ekstrem, tetapi juga harus mencakup kelompok aspiring middle class atau masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.
Sebab, kelompok tersebut dinilai rentan mengalami penurunan kesejahteraan ketika pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan berkurang, atau biaya hidup meningkat.
“Intervensi negara sebaiknya tidak hanya memikirkan kelompok aspiring middle class atau yang menuju kelas menengah, tetapi juga perlu dukungan, misalnya dalam bentuk pelatihan skill kerja, insentif kecelakaan kerja lewat BPJS Ketenagakerjaan, baik formal atau informal di luar hubungan kerja, serta subsidi transportasi melalui reduksi, dan sebagainya,” kata Hafidz.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!