Laut Indonesia Kaya, Zulhas Soroti Ekonomi Nelayan yang Masih Rentan

Surabaya, Jawa Timur - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penguatan ekonomi nelayan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia sekaligus mencegah sumber daya perikanan nasional lebih banyak dimanfaatkan nelayan asing.

“Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat. Karena itu, keberpihakan kepada nelayan harus diperkuat agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi laut Indonesia,” katanya dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Minggu (18/10).

Zulkifli mengatakan nilai tukar nelayan Indonesia yang berada pada angka 103 menunjukkan kondisi ekonomi sebagian nelayan masih rentan. Kondisi tersebut membuat sebagian dari mereka membutuhkan bantuan pemerintah, mulai dari beras hingga uang tunai, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak.

Menurut dia, keterbatasan ekonomi juga melemahkan posisi tawar nelayan saat menjual hasil tangkapan. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, nelayan kerap terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena khawatir hasil tangkapan membusuk.

“Nelayan Indonesia yang rajin itu dapat ikan, begitu ditawarkan harganya murah, dia tetap menjual karena kalau tidak dijual ikannya busuk,” ujarnya.

Zulkifli menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan pernah memperkirakan kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp250 triliun per tahun. Menurut dia, kondisi tersebut memperkuat urgensi peningkatan kemampuan nelayan nasional agar kekayaan laut memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat dalam negeri.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah mendorong penyediaan fasilitas pendukung usaha, seperti balai lelang ikan, pabrik es, penyimpanan berpendingin, stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan, serta akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga delapan persen.

Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan nilai tukar nelayan meningkat dari 103 menjadi 120 pada 2027 agar pendapatan mereka semakin mampu menopang kebutuhan keluarga dan pengembangan usaha.

Kedaulatan Ekologi

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan penguatan ekonomi kelautan harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Ia menyatakan kedaulatan laut tidak hanya menyangkut wilayah negara, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

“Kalau kita bicara kedaulatan bukan juga hanya kedaulatan wilayah dan negara, namun juga kedaulatan daripada ekologi itu sendiri harus dijaga,” kata Trenggono.

Ia memperingatkan tekanan terhadap sumber daya alam berpotensi meningkat seiring pertumbuhan penduduk dunia yang diperkirakan mendekati 10 miliar jiwa pada 2050. Karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan energi dengan perlindungan ekosistem laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 97,5 juta hektare pada 2045. Perluasan kawasan konservasi dan penerapan pengelolaan perikanan terukur diharapkan menjaga populasi ikan sekaligus menopang mata pencaharian masyarakat pesisir.

Trenggono menyebut sekitar 3,2 juta keluarga Indonesia menggantungkan hidup pada wilayah pesisir dan pulau-pulau. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi biru perlu menggabungkan perlindungan ekosistem dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.KKP juga mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat sarana dan prasarana nelayan, serta mengembangkan budi daya udang terintegrasi dan teknologi budi daya ikan yang lebih produktif. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan pasokan protein nasional tanpa memperbesar tekanan terhadap ekosistem laut.