Surga Penyu Tersembunyi di Maluku, Kepulauan Lucipara Bakal Disulap Jadi Kawasan Konservasi

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggandeng berbagai pihak untuk melakukan survei di Kepulauan Lucipara sebagai langkah awal penetapan kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi perairan, sekaligus memetakan potensi ekologi, sosial ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan berkelanjutan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Erawan Asikin di Ambon, Kamis (15/10), mengatakan survei yang dijadwalkan berlangsung pada 15-29 Oktober 2026 itu penting untuk memperbarui data lapangan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi.

Menurut dia, Kepulauan Lucipara memiliki kekayaan ekosistem laut, bentang alam yang menarik, serta habitat penyu yang perlu dilindungi. Namun, letaknya yang terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan secara rutin.

"Di sana memang tidak banyak penduduk. Namun, kami juga harus memperhitungkan masyarakat yang tidak bermukim di Lucipara, tetapi menjadikan kawasan itu sebagai tempat mencari ikan atau daerah penangkapan ikan," kata dia.

Ia menjelaskan, survei tidak hanya berfokus pada aspek ekologi, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya di kawasan tersebut. Hasilnya akan menjadi bahan untuk menampung aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan mereka dalam pengelolaan kawasan konservasi.

DKP Maluku juga akan melihat peluang pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah, termasuk sektor perikanan dan pariwisata.

"Mengingat jarak Kepulauan Lucipara yang cukup jauh dari pusat permukiman dan keterbatasan transportasi, pengembangan wisata perlu disesuaikan dengan kondisi serta daya dukung kawasan," katanya.

Dia mengatakan sejumlah lembaga dan mitra telah melakukan penelitian di Kepulauan Lucipara. Namun, pembaruan dan pelengkapan data tetap diperlukan agar kebijakan pengelolaan kawasan didasarkan pada kondisi terkini.

Sementara itu, MPA Program Coordinator Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Evi Nurul Ihsan mengatakan survei akan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, mulai dari penyelaman, pengamatan habitat, hingga pemetaan udara menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat tanpa awak.

Menurut dia, tim akan melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi habitat, yakni habitat di dasar perairan, untuk melengkapi data citra satelit. Langkah tersebut diperlukan agar pemetaan kondisi ekosistem dan penyusunan zonasi kawasan konservasi memiliki dasar yang lebih akurat.

Selain aspek ekologis, tim juga akan mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang daratan dan profil perikanan di Kepulauan Lucipara, termasuk jenis kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat serta tingkat pemanfaatan potensi perikanannya.

Dirinya mengatakan hasil survei akan dianalisis bersama kelompok kerja yang telah dibentuk pemerintah daerah, kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di Maluku sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan.

"Kami berharap kawasan konservasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab DKP Maluku, tetapi juga melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan bidang masing-masing," ujarnya.

Ia menambahkan, data mengenai potensi perikanan dan pariwisata juga diperlukan untuk mengidentifikasi peluang ekonomi yang dapat dikembangkan tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut.

Setelah survei selesai, hasilnya akan dibahas bersama para pemangku kepentingan melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi dan menyusun rancangan zonasi kawasan konservasi Kepulauan Lucipara.

Melalui proses tersebut, Pemprov Maluku berharap perlindungan ekosistem dan habitat penyu dapat berjalan beriringan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.