Pemkab Sumbawa Dorong Transformasi Bansos untuk Modal Usaha

SUMBAWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendorong transformasi bantuan sosial (bansos) dari pola konsumtif menjadi modal usaha produktif berbasis potensi lokal sebagai strategi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengatakan pemberian bantuan perlu disertai pendampingan usaha agar masyarakat penerima manfaat memiliki sumber penghasilan berkelanjutan dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

"Kami ingin mengalihkan bantuan sosial konsumtif menjadi bantuan usaha produktif dengan pendampingan agar lebih berdampak dalam menurunkan kemiskinan," katanya dalam Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Sumbawa, Jumat (16/10).

Ia mencontohkan bantuan modal usaha senilai Rp5 juta yang disertai pendampingan berkelanjutan sebagai salah satu pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, bantuan usaha dengan nilai relatif terbatas tetapi dikelola secara produktif berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dibandingkan bantuan yang seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kabupaten Sumbawa pada 2025 tercatat sebesar 11,79 persen, turun 1,08 poin persen dibandingkan 2024 yang mencapai 12,87 persen.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 10,8 persen pada 2026 atau berkurang 0,99 poin persen dari capaian tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi tingkat kemiskinan 2026 belum tersedia sehingga pencapaian target tersebut masih menunggu data resmi.

Jarot menilai efektivitas program pengentasan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran bantuan, tetapi juga ketepatan sasaran, kesesuaian jenis usaha, dan keberlanjutan pendampingan penerima manfaat.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi ekonomi setiap wilayah sebelum menentukan bentuk pemberdayaan agar usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan program sehingga penerima bantuan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut menentukan kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Selain pendekatan berbasis potensi lokal, Jarot meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program penanggulangan kemiskinan.

Menurut dia, program bantuan sosial, pengembangan usaha, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga perlu dilaksanakan secara terpadu agar intervensi pemerintah memberikan manfaat lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menyatakan kesiapan mendukung penyediaan tenaga pendamping untuk membantu penerima manfaat mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha.

Pembahasan penguatan pemberdayaan ekonomi tersebut berlangsung dalam workshop yang terintegrasi dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan itu melibatkan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi NTB, lembaga internasional Breakthrough International, akademisi, serta jajaran perangkat daerah.