Pemkab Bekasi Bentuk TP2D Akselerasikan Pembangunan

KABUPATEN BEKASI -- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sebagai upaya mengakselerasikan program-program prioritas pembangunan agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"TP2D sengaja saya bentuk untuk memantau pelaksanaan program pemerintah, menyerap aspirasi masyarakat dan membantu mengatasi hambatan pembangunan di Kabupaten Bekasi," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja usai pelantikan di Cikarang, Jumat.

Dia menyatakan tim percepatan terdiri atas perwakilan akademisi, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan hingga unsur buruh dengan tugas mendampingi program-program pemerintah daerah yang sedang berjalan.

Tim percepatan tidak dimaksudkan untuk menambah panjang rantai birokrasi. Sebaliknya, tim ini diharapkan memperkuat koordinasi dan membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan yang menghambat pelaksanaan program.

Asep meminta TP2D untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan secara terukur. Tim tersebut juga dituntut mampu menyerap aspirasi maupun pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.

"Laksanakan monitoring dan evaluasi secara aktif dan terukur. Jadilah telinga dan mata pemerintah dalam menyerap aspirasi serta pengaduan masyarakat," katanya.

Dirinya juga meminta kepala perangkat daerah menjadikan tim ini sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan, mengatasi kendala pelaksanaan program serta meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.

Dia menilai penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Setiap program perlu dilaksanakan secara terarah, efisien dan akuntabel.

"Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memberikan hasil optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Asep berharap melalui pembentukan TP2D, pengawasan pembangunan akan berjalan semakin optimal disertai peningkatan respons terhadap aspirasi masyarakat dan menempatkannya sebagai prioritas utama maupun meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.