Menlu Arrmanatha: Presiden Prabowo Setuju Terima Bantuan Negara Tetangga Atasi Karhutla

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir pada Kamis (15 /10) mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan luar negeri untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. 

Menlu mengatakan, diskusi mengenai bantuan dari negara-negara tetangga telah memasuki tahap teknis, yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia tidak menyebutkan negara mana saja yang telah menawarkan bantuan atau bentuk bantuan tersebut.

“Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha Nasir usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10), seperti dikutip Antaranews.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap penanganan karhutla mengingat dampaknya yang besar terhadap berbagai daerah maupun kawasan.

“Yang perlu kita tekankan adalah bahwa ini adalah masalah yang sangat serius dan sedang mendapat perhatian langsung dari Presiden. Seperti yang kita semua ketahui, Presiden telah mengeluarkan instruksi dan arahan yang sangat jelas,” tambahnya. 

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan sekitar 60.000 orang untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi, kata Arrmanatha.

Secara terpisah, kepala BNPB yang baru dilantik, Kristomei Sianturi, mengatakan, Kamis, ia telah ditugaskan untuk mengendalikan kebakaran hutan "secepat mungkin".

"Saya akan mengevaluasi aset kita dan melihat jenis bantuan luar negeri apa yang dapat kita percepat," kata Sianturi setelah pelantikan.

BNPB, yang mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di Indonesia, adalah badan utama yang bertanggung jawab atas operasi pemadaman kebakaran saat ini.

Pernyataan dari pemerintah Indonesia ini muncul setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahnya telah melakukan yang terbaik untuk melibatkan Indonesia dalam mengatasi memburuknya kabut asap di kawasan tersebut. 

“Kami telah melakukan semua yang kami bisa,” kata Anwar, Kamis, seperti dikutip Malay Mail. 

Anwar menanggapi tuduhan bahwa pemerintah belum cukup proaktif dalam menangani masalah kabut asap lintas batas.

Malaysia tidak berencana mengirimkan nota diplomatik atau mengambil tindakan hukum terhadap Indonesia terkait kabut asap lintas batas yang saat ini melanda negara tersebut, kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan.

"Kita perlu menjaga hubungan erat antara kedua negara. Jadi, kita tidak akan sampai mengirimkan nota diplomatik atau mengambil tindakan hukum," katanya kepada wartawan pada hari Kamis, seperti dikutip New Straits Times (NST).

"Mudah untuk mengatakan hal itu di parlemen, tetapi jika kita melakukan itu, berarti kita siap untuk memutuskan hubungan diplomatik."

Mohamad Hasan menanggapi seruan anggota parlemen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, di parlemen agar pemerintah mengambil tindakan terhadap Indonesia, termasuk mengajukan protes diplomatik atas pembakaran terbuka di negara tersebut yang telah berkontribusi terhadap kabut asap.