Kalimantan Diproyeksikan Jadi “Superhub” Ekonomi Nusantara

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Pulau Kalimantan diproyeksikan menjadi superhub ekonomi Nusantara yang mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan konektivitas dan kerja sama regional.

Upaya tersebut diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, layanan dasar, serta memperkuat rantai pasok dan memperluas peluang pertumbuhan hingga kawasan Indonesia Timur. Karena itu, Bappenas mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk mewujudkan Kalimantan sebagai penggerak transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Hal ini menimbang keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan menjadi jangkar ekosistem ekonomi yang mendukung pergeseran pusat gravitasi ekonomi Indonesia ke luar Jawa dan Sumatra.

“Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan,” ujarnya dalam 2nd Borneo Economic Forum: Shaping the Future of Borneo di Kuching, Malaysia, dari keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

“Selama ini, pusat gravitasi Indonesia berada di Jakarta, kemudian berkembang ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Hari ini, kita bergerak menuju Kalimantan. Karena itu, forum ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kerja sama regional yang lebih kuat dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Rachmat Pambudy.

Transformasi ekonomi di Borneo ditopang enam klaster strategis, antara lain teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon.

Investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur juga dianggap penting untuk mendukung transformasi tersebut.

“Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan pembangunan tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ungkap Kepala Bappenas. Ant/S-2