Tanpa “Upskill”, “Golden Period” Bakal Berlalu dan RI Terancam Tidak Naik Kelas

JAKARTA - Indonesia hanya memiliki waktu sekitar 10-15 tahun untuk mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja. Jika kesempatan tersebut tidak dioptimalkan menciptakan menciptakan lapangan kerja, membekali keterampilan yang dibutuhkan dan produktivitas tetap rendah, maka golden period itu akan terlewatkan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan  Indonesia sedang menghadapi peluang demografi yang tidak akan terulang atau tidak akan terbuka selamanya. “Dalam sekitar 10-15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi dengan angkatan kerja besar, generasi muda yang semakin terhubung dengan teknologi serta pasar domestik yang luas,” kata Juda dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).

Kendati demikian, Juda mengakui besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak berarti menjadi keuntungan ekonomi jika tidak diimbangi dengan ketrampilan dan kesempatan kerja yang memadai.

“Kita tidak boleh menjadi negara yang menua sebelum menjadi negara yang kaya,” katanya.

Apalagi, rasio ketergantungan (dependency ratio) dalam konteks demografi Indonesia jelasnya diperkirakan meningkat dari 46,5 pada 2025 menjadi 46,8 pada 2030 dan terus naik ke 59,7 pada 2045.

Peningkatan rasio itu menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk usia nonproduktif dibandingkan penduduk usia produktif. “Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memaksimalkan momentum demografi sebelum memasuki fase penuaan penduduk,” kata Juda.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti sepaham dengan Juda Agung kalau besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak otomatis menjadi bonus demografi.

“Jumlah penduduk usia produktif bukan merupakan bonus demografi jika tidak terjadi upskill karena 88 persen penduduk Indonesia berpendidikan rendah tamatan SD, SMP dan SMA,” kata Esther.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), potret tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Indonesia masih didominasi pendidikan rendah.

“Lulusan SD ke bawah mendominasi sekitar 34 persen hingga 35 persen dari total penduduk yang bekerja. Lulusan SMP dan SMA/SMK menyumbang porsi terbesar berikutnya, jika digabung dengan pendidikan menengah angkanya mencapai lebih dari setengah total tenaga kerja. Sementara lulusan Perguruan Tinggi, Diploma hingga S3, masih kecil, yakni berkisar 10 persen hingga 13 persen dari total angkatan kerja,” jelas Esther.

Sektor Informal dan Padat Karya

Kondisi tersebut berdampak pada tiga hal. Pertama, sebagian besar lapangan kerja masih terkonsentrasi pada sektor informal dan padat karya seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan berbasis komoditas yang tidak menuntut syarat pendidikan tinggi.

Kedua, terjadi kesenjangan keahlian (mismatch) antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri modern atau digital.

“Ketiga, dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah berdampak pada rendahnya produktivitas nasional serta banyaknya pekerja yang menerima upah relatif rendah atau bekerja di sektor informal,” kata Esther.

Untuk mengoptimalkan bonus demografi, Esther mendorong strategi transformasi keterampilan vokasi dan teknis (hard skills).

“Revitalisasi pendidikan vokasi dengan memperkuat sinergi antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan dunia industri agar kurikulum selaras dengan kebutuhan pasar kerja saat ini,” katanya.