RAPBD DKI 2027 Capai Rp82,89 Triliun, Infrastruktur Dapat Rp31 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp82,89 triliun, naik 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari rencana belanja daerah sebesar Rp75,04 triliun, anggaran terbesar diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur senilai Rp31 triliun dan sektor pendidikan sebesar Rp20,04 triliun.

Prioritas anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10). Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, tersebut membahas penyampaian penjelasan gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam pemaparannya, Rano menjelaskan alokasi pendidikan mencapai 26,71 persen dari total belanja daerah, sementara anggaran infrastruktur mencapai 41,43 persen. Kedua sektor tersebut memperoleh porsi di atas ketentuan minimal belanja wajib atau mandatory spending yang menjadi acuan penyusunan anggaran pemerintah daerah.

"Dengan alokasi tersebut, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur dari total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027," ucap Rano.

Selain infrastruktur dan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat. Salah satu fokusnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah memberi perhatian pada penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan dan peningkatan pelayanan gizi. Anggaran juga diarahkan untuk pengadaan alat penunjang medis di fasilitas pelayanan kesehatan guna mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta turut memprioritaskan upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan subsidi pelayanan publik, dan memperkuat bantuan sosial. Berbagai kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian Jakarta di tengah agenda pembangunan sebagai kota global.

Untuk mendukung pembiayaan program prioritas tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar Rp72,62 triliun. Angka tersebut meningkat 4,70 persen dibandingkan target pendapatan dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai Rp69,36 triliun.

Pendapatan daerah itu direncanakan berasal dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,88 triliun. PAD menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan yang direncanakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Selain mengandalkan pendapatan daerah, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun untuk mendukung pelaksanaan program pada 2027. Sumber penerimaan tersebut mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp4,28 triliun, penerbitan obligasi daerah sebesar Rp4,239 triliun, serta pinjaman daerah Rp1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.

Rencana pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan penerbitan obligasi daerah secara bertahap pada 2027 dan 2028 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,62 triliun.

Dari total rencana penerbitan obligasi tersebut, sebesar Rp4,239 triliun dijadwalkan pada 2027, sedangkan sekitar Rp1,38 triliun direncanakan pada 2028. Skema ini disiapkan sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Melalui rancangan anggaran 2027, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjaga keberlanjutan program prioritas sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah. Arah kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional.

Rano berharap penyampaian Raperda APBD 2027 dapat menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut bersama DPRD DKI Jakarta. Tahapan berikutnya akan dilakukan melalui rapat-rapat komisi agar rancangan anggaran dapat dibahas secara terperinci dan diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati.