Penyaluran 407 Ribu Liter Air ke Wilayah Terdampak Kekeringan di Cirebon

Cirebon - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Jawa Barat, telah menyalurkan 407.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kelurahan Argasunya sejak Juli hingga 13 Oktober 2026.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon Arief Adhitya Firmansya mengatakan penyaluran air bersih saat ini masih berlangsung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air selama musim kemarau.

“Dari pendataan yang kami lakukan, ada 1.776 keluarga dengan total 5.914 jiwa yang terdampak. Karena itu pemenuhan kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian utama kami di Argasunya,” kata Arief di Cirebon, Selasa.

Berdasarkan pendataan hingga 13 Oktober 2026, lanjutnya, kekeringan berdampak pada tiga wilayah di Kelurahan Argasunya, yakni RW 06 Kedung Krisik Selatan, khususnya RT 5 dan RT 6, RW 08 Kopiluhur, serta RW 09 Cibogo.

Untuk menjangkau warga yang membutuhkan, BPBD mengatur distribusi air bersih secara berkala dengan melibatkan sejumlah instansi dan lembaga yang memiliki armada tangki air.

Ia mengatakan penyaluran tersebut melibatkan Perumda Air Minum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kodim 0614/Kota Cirebon.

Arief menyampaikan dukungan datang dari Korpri dan PT Polytama Propindo, sedangkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dilakukan untuk membantu memastikan bantuan menjangkau warga di wilayah terdampak.

“Distribusi terus kami jalankan secara terjadwal bersama berbagai pihak. Sejak Juli hingga 13 Oktober jumlah air bersih yang sudah disalurkan ke Argasunya mencapai 407 ribu liter,” ujarnya.

Meski penyaluran bantuan terus berjalan, kata dia, distribusi air bersih masih menjadi langkah penanganan darurat karena kebutuhan warga bergantung pada pasokan selama kondisi kekeringan belum berakhir.

Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan diperkirakan mulai muncul pada November 2026 sehingga penanganan kekeringan di wilayah tersebut masih perlu dilanjutkan.

Seiring kondisi tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 November 2026 dari masa berlaku sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2026.

Arief mengatakan perpanjangan status siaga diperlukan agar penanganan bencana tetap berjalan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Status siaga yang sebelumnya berakhir pada 30 September akan dilanjutkan sampai 30 November 2026. Selanjutnya, masa berlaku status akan dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ditetapkan,” tuturnya.