Penyaluran Bantuan 15 Juta Liter Air untuk Warga Terdampak Kekeringan di Bekasi

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah menyalurkan sedikitnya 15 juta liter air kepada warga terdampak kekeringan sejak distribusi perdana pada Selasa (9/6) sebagai upaya mencegah krisis air bersih sepanjang musim kemarau tahun ini.

"Penanganan kekeringan terus kami upayakan melalui distribusi air bersih yang hingga kini sudah tersalurkan sebanyak 15,41 juta liter kepada para warga terdampak," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis di Cikarang, Rabu.

Dia mengatakan, bantuan air bersih diterima dari sejumlah instansi terkait hingga lintas sektoral yang disalurkan melalui koordinasi BPBD Kabupaten Bekasi sebagai upaya kolaboratif penanganan dampak musibah kekeringan.

Selain bersumber dari pemerintah daerah melalui Perumda Tirta Bhagasasi, PMI Kabupaten Bekasi serta organisasi perangkat daerah terkait, bantuan air bersih juga berasal dari sejumlah yayasan, komunitas, relawan penggiat kebencanaan hingga pengelola kawasan industri dan pelaku dunia usaha lain.

"Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting karena wilayah terdampak cukup luas. Kami terus mengarahkan bantuan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan," katanya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi menyatakan berdasarkan data terkini, dampak kekeringan tercatat terjadi di 54 desa pada 14 kecamatan dengan jumlah mencapai 363 titik lokasi kejadian. Kondisi tersebut berdampak terhadap 37.025 kepala keluarga serta 109.870 jiwa.

"Dengan kondisi tersebut, distribusi air menjadi salah satu prioritas kami untuk memastikan masyarakat di lokasi terdampak tetap mendapatkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari," katanya.

Selain berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, kekeringan juga memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Sebanyak 539 hektare lahan pertanian di sembilan wilayah kecamatan dan 28 desa berstatus kering. Sementara ribuan hektare turut terancam kekeringan.

"Penanganan kekeringan tidak hanya menyasar kebutuhan air masyarakat, tetapi juga kami dorong untuk mendukung sektor pertanian yang terdampak," katanya.

Upaya penanganan dilakukan pemerintah daerah secara terpadu melalui distribusi air sekaligus dukungan terhadap sejumlah langkah teknis antara lain normalisasi saluran irigasi, pompanisasi lahan pertanian, penertiban bangunan liar sepanjang aliran sungai hingga pembersihan dan pengangkutan sampah.

Semua upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sekaligus menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pihaknya juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi kekeringan di wilayah terdampak. Distribusi bantuan diarahkan kepada lokasi yang mengalami kebutuhan air paling mendesak dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, TNI/Polri, organisasi masyarakat dan unsur lainnya.

"Prioritas kami memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan akses air bersih. Penanganan akan terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan," kata dia.