Menbud Dorong UNESCO Perkuat Repatriasi Benda Budaya ke Negara Asal

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, mendorong UNESCO memperkuat upaya pengembalian benda budaya ke negara asal. Ia juga menekankan pentingnya memastikan perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) tidak memperlebar kesenjangan.

Kedua isu tersebut menjadi bagian dari tiga prioritas Indonesia yang disampaikan dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO. Sidang itu berlangsung di Paris pada Kamis (8/10) lalu.

Ia mengatakan Indonesia turut mendorong penguatan multilateralisme dan reformasi UNESCO agar organisasi tersebut semakin efektif. Upaya itu diharapkan membuat UNESCO lebih responsif menghadapi konflik, ketimpangan, krisis iklim, hingga perkembangan teknologi.

Salah satu perhatian Indonesia adalah repatriasi benda dan artefak budaya. Menurut dia, pengembalian warisan budaya merupakan bagian dari kedaulatan budaya.

"Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya. Mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati," ucap Menbud dalam keterangan pers pada Minggu (11/10).

Indonesia saat ini terus bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembalikan benda budaya. Termasuk Koleksi Dubois dari Belanda yang mencakup lebih dari 30.000 fosil terkait Homo erectus atau Manusia Jawa.

Ia meminta negara anggota UNESCO memperkuat kerja sama dalam pelindungan warisan budaya, baik berwujud maupun tak berwujud. Termasuk pengembalian dan restitusi benda budaya ke negara asal.

Selain repatriasi, Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas. Ia mengatakan pemanfaatan AI harus tetap berpusat pada manusia dan dapat diakses secara lebih merata.

"Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat," ujar dia.

Indonesia disebut sebagai negara pertama di Asia tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology. Pemerintah mendorong dukungan yang lebih besar bagi negara berkembang dalam bentuk keahlian, peningkatan kapasitas dan kebijakan AI.

Prioritas berikutnya adalah menjaga UNESCO sebagai ruang dialog di tengah perbedaan politik serta mendorong reformasi melalui agenda UNESCO-80. Indonesia menginginkan organisasi tersebut lebih efektif, lincah dan responsif tanpa mengurangi mandat dasarnya.

Ia juga menyoroti keterwakilan negara-negara Asia dan Pasifik di Sekretariat UNESCO yang dinilai masih belum seimbang. Indonesia meminta komposisi yang lebih representatif agar legitimasi dan efektivitas organisasi semakin kuat.

Dalam pidatonya, ia turut menyinggung dampak konflik terhadap warga sipil, sekolah, hingga universitas. Adapun lainnya seperti perpustakaan, situs budaya, tempat ibadah, jurnalis dan pendidik.

Ia meminta UNESCO terus mendokumentasikan kerusakan, melindungi warisan budaya. Dan juga menjaga keberlanjutan pendidikan dan kebebasan berekspresi di wilayah terdampak konflik.

"Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik," ujarnya. Menurut dia, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan akses informasi tetap menjadi bagian penting dalam membangun perdamaian. ils/I-1