4.403 Jiwa Alami Kesulitan Air Bersih

Ngawi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mencatat sebanyak 4.403 jiwa terdampak kekeringan sehingga mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yudha Herlambang di Ngawi, Senin, mengatakan ribuan warga terdampak kekeringan tersebut terdapat di 28 dusun yang ada di 21 desa dan tujuh kecamatan. Untuk membantu warga, BPBD dan sejumlah instansi terkait melakukan distribusi bantuan air bersih.

"Bersama berbagai pihak terkait, kami terus mengoptimalkan pengiriman air bersih kepada warga terdampak secara rutin selama musim kemarau ini," kata Yudha.

Menurut dia kekeringan terjadi setelah sejumlah wilayah tidak mendapat hujan dalam waktu lama. Kondisi tersebut menyebabkan sumur-sumur warga kehilangan sumber air hingga mengering.

Dampaknya, kebutuhan air bersih masyarakat semakin bergantung pada pasokan bantuan. BPBD bersama pihak terkait terus mengupayakan distribusi air ke wilayah terdampak selama kemarau berlangsung.

Sesuai data, jumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut meluas seiring memasuki puncak kemarau pada September-Oktober. Jika sebelumnya hanya empat dusun, hingga awal Oktober ini sudah mencapai 28 dusun.

Sejumlah wilayah terdampak di antaranya di Desa Cantel, Kecamatan Pitu; Desa Kerek, Kecamatan Ngawi; Dusun Gagan dan Dusun Bareng, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin; Dusun Jatisuwak, Desa Suruh, Kecamatan Bringin; dan masih banyak lainnya.

Selain Kecamatan Pitu dan Bringin, daerah lain yang mengalami kesulitan air bersih ada di sejumlah dusun di Kecamatan Kasreman dan Karanganyar. Daerah-daerah tersebut rawan terjadi kesulitan air bersih tiap tahun saat musim kemarau melanda karena merupakan wilayah perbukitan kapur dan tepian hutan.

Guna menghadapi permintaan bantuan distribusi air bersih, BPBD Ngawi telah menyiagakan sejumlah armada truk tangki air bersih dan tandon.

BPBD Ngawi juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya dalam upaya penanganan bencana kekeringan pada Kemarau tahun 2026, terutama untuk bantuan air bersih.