13 Ribu Warga Kaltim Alami ISPA akibat Karhutla, Wagub Kaltim Instruksikan Perkuat Penanganan

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan dampak kesehatan masyarakat, menyusul temuan 13.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Berdasarkan laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026, tercatat sekitar 13.000 kasus ISPA di wilayah Kaltim," kata Seno Aji di Samarinda, Senin (12/10).

Di sejumlah wilayah, konsentrasi partikel halus PM2,5 dilaporkan telah mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu.

Oleh karena itu, ia menilai koordinasi antar-OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar dampak kesehatan dapat ditangani secara taktis hingga tingkat fasilitas kesehatan terkecil.

“Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas,” ujar Seno.

Selain penanganan kesehatan, ia menyoroti pentingnya sinergi dalam penanganan kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Dalam rapat sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), koordinasi antara Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian krusial dalam pemadaman di kawasan konservasi tersebut.

Seno berharap Kementerian Kehutanan dapat melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto untuk memperjelas cakupan wilayah, sehingga pemantauan dan penanganan kawasan yang berada dalam kewenangan Otorita IKN dapat berjalan lebih optimal.

Selain karhutla, dampak musim kemarau panjang juga menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim. Berdasarkan data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, terdapat 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota yang saat ini mengalami kekeringan.

Menurut Seno, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan masyarakat, khususnya di wilayah hulu Sungai Mahakam, mendapatkan pasokan air bersih dan bantuan logistik yang memadai.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar perubahan musim menuju periode penghujan diantisipasi sejak dini karena potensi bencana banjir mengintai sejumlah wilayah di Kaltim.

“Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kalimantan Timur. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda,” jelasnya.

Melalui koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, Pemprov Kaltim berharap penanganan karhutla, dampak kekeringan, serta kesiapsiagaan menghadapi banjir dapat dilakukan secara terpadu demi melindungi keselamatan masyarakat.