Sekolah Rakyat: Pemkab Temanggung Targetkan Pembangunan Sesuai Jadwal

TEMANGGUNG – Pembangunan Sekolah Rakyat di Karanggedong, Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, direncanakan tetap sesuai jadwal dengan target mulai paling lambat Oktober 2026.

"Jika seluruh tahapan persiapan dan administrasi berjalan lancar, pembangunan diharapkan dapat mulai dilaksanakan paling lambat Oktober 2026," kata Penjabat (Pj) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung, Agus Sujarwo, di Temanggung, Minggu (11/10).

Ia menuturkan saat ini sejumlah persyaratan administrasi masih dalam proses penyelesaian, antara lain dokumen terkait analisis dampak lingkungan (amdal) dan persyaratan lingkungan lainnya, serta penguatan dukungan masyarakat setempat.

Agus berharap pemerintah desa segera menerbitkan surat resmi yang menyatakan dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai dasar pelaksanaan sosialisasi resmi, sekaligus untuk mengantisipasi potensi persoalan di kemudian hari.

Secara internal, katanya, komunikasi dengan masyarakat di wilayah Karanggedong telah dilakukan melalui pertemuan bersama tokoh masyarakat dan para ketua RT.

Dari pertemuan tersebut, sebanyak 94 warga RT telah menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat. Meski demikian masih terdapat hal-hal yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut, khususnya dengan para petani yang selama ini menggarap lahan tersebut.

Agus berharap dukungan masyarakat dapat dituangkan dalam dokumen resmi, seperti berita acara atau surat keterangan dari pemerintah desa. Setelah dokumen tersebut tersedia, sosialisasi secara resmi akan dilaksanakan sebelum memasuki tahapan berikutnya, termasuk pembersihan lahan.

Adapun lahan yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat memiliki luas sekitar 5,3 hektare dan pemerintah daerah juga telah menerima hibah lahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah seluas 2,5 hektare.

Selain persiapan pembangunan fisik, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya telah membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan dengan warga Kemensos menawarkan sejumlah bentuk kompensasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang sebelumnya menyewa lahan tersebut.

Kesempatan tersebut antara lain berupa prioritas bagi warga yang saat ini mengerjakan lahan untuk terlibat sebagai tenaga kerja dalam proses pembangunan. Apabila warga yang bersangkutan tidak dapat bekerja, kesempatan tersebut juga ditawarkan kepada anak atau anggota keluarga mereka.

Bahkan ketika Sekolah Rakyat nantinya telah beroperasi, peluang bekerja juga terbuka untuk sejumlah posisi, seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas dapur. Kesempatan itu dapat diberikan kepada warga maupun anggota keluarga mereka, termasuk anak dan cucu.

Meskipun pada pertemuan sebelumnya belum tercapai kesepakatan, ia menyampaikan pemerintah pusat melalui Kemensos telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.