Periksa Pemohon Paspor, Kementerian Imigrasi Cegah Perekrutan Tentara Bayaran ke Rusia

Minggu, 22 Nov 2026, 11:58 WIB

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi akan direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia melalui penguatan pemeriksaan terhadap pemohon paspor dan pengawasan perjalanan ke luar negeri.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, di Jakarta, Minggu (22/11), mengatakan pencegahan itu dilakukan terhadap dua WNI di Bandara Juanda, Surabaya, berdasarkan informasi intelijen dan hasil wawancara petugas yang menemukan indikasi kuat tujuan perjalanan mereka ke Rusia.

Ket. Foto: Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam peluncuran Pasporia di Jakarta, Minggu (21/11/2026). — Sumber: ANTARA

"Lusa kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya. Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita dan hasil wawancara kita, ternyata terindikasi kuat ingin berangkat ke Rusia," kata Hendarsam.

Ia menjelaskan petugas melakukan pemeriksaan dengan menggali informasi mengenai tujuan perjalanan pemohon, termasuk melalui percakapan di aplikasi pesan, untuk memastikan perjalanan dilakukan sesuai tujuan yang disampaikan.

Menurut dia, pola perjalanan yang tidak langsung menuju negara tujuan juga menjadi salah satu indikasi yang perlu dicermati petugas, terutama apabila terdapat dugaan perekrutan untuk kegiatan yang berisiko membahayakan WNI.

"Modusnya rata-rata mereka tidak langsung ke Rusia. Mereka ke mana dulu kemudian baru ke sana," ujar dia.

Hendarsam mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui wawancara serta pengamatan terhadap bahasa tubuh dan cara pemohon menjawab pertanyaan untuk mengetahui apakah tujuan perjalanan bersifat wajar atau terdapat indikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Jadi proses paspornya kita mempermudah, tapi kita juga ingin menggali. Jadi ini rakyat kita, pemohon kita ini benar-benar tujuannya mau ke mana," kata dia.

Selain pemeriksaan di kantor imigrasi, pihaknya juga akan meningkatkan patroli siber untuk mengantisipasi perekrutan calon korban melalui media sosial.

"Dan kami akan melakukan patroli siber. Karena saat ini modus yang berkembang adalah bahwa dilakukan perekrutan itu melalui media sosial," ujar Hendarsam.

Imigrasi juga memperkuat edukasi masyarakat melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah yang menjadi kantong perekrutan TPPO.

Upaya pencegahan turut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan lapangan pekerjaan dan program ketahanan pangan di sejumlah daerah, agar masyarakat tidak terdorong mencari pekerjaan ke luar negeri melalui jalur yang berisiko.

Hendarsam menegaskan pengawasan keberangkatan WNI perlu diimbangi dengan edukasi dan penguatan ekonomi masyarakat untuk mencegah perekrutan ilegal sejak dari daerah asal.

Redaktur: Bambang Wijanarko

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.