600 Pemimpin Industri Bakal Bahas Masa Depan AI dan Keamanan Siber di Bali

JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk (IDX: CYBR), perusahaan keamanan siber dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), akan menggelar AI & Cybersecurity Executive Forum (AICX) 2026 pada 20 Oktober 2026 di Bali Beach Convention, Sanur, Bali. Forum ini akan mempertemukan pemerintah, regulator, serta sekitar 600 pemimpin perusahaan dan pengambil keputusan senior untuk membahas kesiapan Indonesia menghadapi percepatan adopsi AI dan risiko keamanan siber.

AICX 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari Bali Tech Week 2026 yang berlangsung pada 19–23 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi wadah bagi para pemimpin lintas sektor untuk membahas tata kelola teknologi, perlindungan data, ketahanan siber, serta pengembangan sumber daya manusia di tengah transformasi digital.

Tahun ini, cakupan AICX diperluas dari pembahasan yang sebelumnya berfokus pada keamanan siber. Perluasan tersebut dilakukan seiring meningkatnya penggunaan AI dalam kegiatan bisnis dan semakin eratnya keterkaitan antara teknologi, keamanan informasi, kesiapan tenaga kerja, serta perkembangan teknologi baru seperti komputasi kuantum.

President Director PT ITSEC Asia Tbk, Patrick Dannacher, mengatakan AI kini mulai menjadi bagian dari operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Karena itu, organisasi perlu memastikan penerapan teknologi tersebut berjalan dengan aman dan memberikan manfaat nyata.

“AI sudah bergerak dari tahap eksperimen menjadi bagian dari kegiatan bisnis sehari-hari. Pertanyaan bagi para pemimpin sekarang bukan lagi apakah organisasi akan menggunakan AI, melainkan bagaimana menggunakannya secara aman, bertanggung jawab, dan tetap memberikan nilai nyata bagi bisnis,” ujar Patrick dalam keterangannya pada Jumat (9/10/2026).

Menurut dia, keputusan mengenai penerapan AI tidak dapat dipisahkan dari strategi keamanan siber, pengelolaan data, dan pengembangan talenta. Perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara bersamaan agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan risiko yang sulit dikendalikan.

Melalui AICX, ITSEC Asia ingin mempertemukan para Chief Executive Officer (CEO), Chief Information Officer (CIO), Chief Technology Officer (CTO), Chief Information Security Officer (CISO), pemerintah, dan regulator untuk membahas tantangan tersebut dari perspektif bisnis maupun kebijakan.

Tata Kelola AI dan Kedaulatan Digital

Sejumlah isu yang akan dibahas dalam AICX 2026 meliputi tata kelola dan kedaulatan digital, keamanan siber di tengah perkembangan AI, kesiapan menghadapi komputasi kuantum, penerapan AI di tingkat perusahaan, serta kebutuhan talenta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Penerapan AI di perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan teknologi. Organisasi juga perlu memperhatikan perlindungan data, mekanisme pengawasan penggunaan AI, akuntabilitas pengambilan keputusan, serta pengukuran manfaat bisnis dari teknologi yang digunakan.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi perhatian karena AI berpotensi mengubah cara perusahaan menjalankan operasional dan membagi pekerjaan. Perusahaan perlu menyesuaikan kompetensi tenaga kerja agar dapat memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus memahami risiko yang menyertainya.

Perkembangan komputasi kuantum juga menjadi bagian dari agenda diskusi. Teknologi ini berpotensi membawa perubahan pada berbagai bidang komputasi, termasuk keamanan informasi, sehingga organisasi perlu mulai memahami implikasinya terhadap perlindungan aset digital.

Pemerintah Dorong Kolaborasi Pengembangan AI

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan pengembangan AI membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Edwin, ekosistem AI perlu dibangun dengan mempertemukan pengembangan teknologi, kebutuhan industri, kesiapan sumber daya manusia, serta tata kelola yang mendukung pertumbuhan.

“Pemanfaatan AI di Indonesia membutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan pengembangan teknologi, kebutuhan industri, kesiapan sumber daya manusia, serta tata kelola yang memberikan ruang bagi pertumbuhan. Pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan industri dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem tersebut,” ujar Edwin.