Subsidi dan Kompensasi Energi Tembus Rp376,8 Triliun, Beban APBN Membengkak

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun hingga September 2026.

Realisasi tersebut meningkat 54,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, setara dengan 84,3 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Tahun lalu baru dibayarkan Rp244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp376,8 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10).

Suahasil menjelaskan peningkatan pembayaran subsidi dan kompensasi membuat arus kas badan usaha penyalur barang bersubsidi menjadi lebih sehat sehingga mendukung kelancaran operasional mereka.

Kenaikan pembayaran tersebut juga diiringi peningkatan konsumsi sejumlah barang bersubsidi.

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tercatat mencapai 13.408,6 ribu kiloliter, tumbuh 9,1 persen secara tahunan. Sementara itu, realisasi konsumsi LPG tercatat sebesar 5.761 juta kilogram, naik 2,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Listrik meningkat jumlah pelanggannya 2,1 persen, pupuk meningkat jumlah realisasi volume pupuknya 15,7 persen, dan juga KUR meningkat 7,9 persen,” jelas Bendahara Negara itu.

Suahasil menerangkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Selain itu, volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi. Indonesia, menurut dia, memiliki pengalaman menghadapi tekanan serupa saat konflik Rusia-Ukraina terjadi pada 2022.

Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi terutama dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran subsidi pupuk.

Adapun secara keseluruhan dari sisi belanja negara, realisasi belanja hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN. Angka ini tumbuh 19 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp2.061,3 triliun, setara 65,4 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 29,6 persen secara tahunan.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu APBN, tumbuh 33,5 persen secara tahunan. Adapun belanja non-K/L mencapai Rp991,9 triliun atau 60,5 persen dari pagu APBN, meningkat 25,7 persen.