Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Mendesak Pertamina Tuntaskan Masalah Antrean BBM

BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk segera menyelesaikan persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta tingginya harga liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram di wilayah pedalaman.

Menurut Rudy, di Balikpapan, Kamis (08/10), langkah preventif sangat penting guna menjaga ketersediaan energi sebelum masalah di lapangan meluas.

"Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api. Begitu juga listrik, harus kita amankan sebelum padamnya makin meluas," kata Rudy saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan.

Ia menjelaskan bahwa stok fisik BBM di terminal secara umum sebenarnya tersedia. Namun, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan riil di lapangan dan kuota BBM subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Berdasarkan data fluktuasi konsumsi Pemerintah Provinsi Kaltim, penggunaan Pertalite tercatat meningkat hingga 8,7 persen, sementara Pertamax turun sebesar 21,9 persen. Pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi inilah yang memicu antrean panjang.

Kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan alokasi pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memangkas kuota Kaltim untuk tahun anggaran 2026.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat kuota Pertalite yang disetujui hanya 508.400 kiloliter (KL) atau 49,1 persen dari usulan daerah sebesar 1.034.972 KL. Sementara kuota Biosolar hanya disetujui 268.430 KL dari usulan sebesar 415.682 KL.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Rudy meminta Pertamina mempermudah perizinan kehadiran SPBU baru dan memperpanjang jam operasional layanan.

"Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi, dan buka sampai jam 22.00 WITA dengan catatan stok harus selalu tersedia," pintanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengingatkan Pertamina Patra Niaga agar kuota BBM yang telah dialokasikan benar-benar direalisasikan secara utuh.

Jika memungkinkan kuota tersebut ditambah karena banyaknya kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kaltim.

"Masyarakat tidak mau tahu, kalau BBM tidak ada yang disalahkan pasti wali kota, bupati, dan gubernur," tegas Wagub Seno Aji.

Sebelumnya, dalam rapat bersama DPRD Kalttim, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani menegaskan ketersediaan stok BBM di Kaltim sebenarnya dalam kondisi aman.

Namun, ia mengakui antrean terjadi akibat keterbatasan jumlah lembaga penyalur yang belum sebanding dengan lonjakan pertumbuhan kendaraan di Kaltim.

Pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sebaran SPBU baru dan memperketat pengawasan digital melalui kode QR (QR Code).

Selain BBM, persoalan tingginya harga komoditas LPG 3 kg di wilayah hilir juga menjadi sorotan tajam. Gubernur meminta Pertamina menjamin pasokan yang cukup hingga ke tingkat pangkalan dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasalnya, harga LPG 3 kg di kawasan pedalaman dan perbatasan dilaporkan melambung sangat tinggi.

Di wilayah hulu seperti Kabupaten Mahakam Ulu, tersendatnya jalur distribusi logistik sungai akibat kemarau sempat membuat harga eceran gas bersubsidi tersebut melonjak hingga tembus Rp250.000 per tabung, sangat jauh dari ketetapan HET resmi setempat sebesar Rp43.000 per tabung.