Pakar UGM: Downgrading Konsumsi Jadi Alarm Tekanan Daya Beli Kelas Menengah

YOGYAKARTA — Perubahan pola belanja masyarakat menuju produk dan layanan yang lebih murah dinilai tidak lagi semata-mata mencerminkan pilihan untuk berhemat. Jika berlangsung luas, terutama pada kelompok kelas menengah, kondisi tersebut dapat menjadi tanda semakin terbatasnya daya beli masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., mengatakan fenomena downgrading atau penurunan pilihan konsumsi merupakan respons rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Masyarakat berusaha mempertahankan kebutuhan utama seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan dengan menekan pengeluaran yang sifatnya lebih fleksibel.

“Downgrading atau dikenal juga sebagai sachetization, downsizing ini saya lihat sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan pilihan gaya hidup,” ujar Wisnu, Rabu (7/10).

Menurut Wisnu, pola tersebut dalam teori ekonomi dikenal sebagai consumption smoothing. Rumah tangga berusaha menjaga konsumsi kebutuhan pokok tetap berjalan dengan mengurangi pengeluaran yang masih dapat ditunda atau disesuaikan.

Karena itu, persoalan utama bukan semata-mata adanya downgrading, melainkan seberapa luas fenomena tersebut terjadi dan kelompok masyarakat mana yang paling terdampak. Jika hanya dilakukan sebagian kecil rumah tangga karena perubahan kebutuhan, kondisi tersebut masih dapat bersifat sementara.

“Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah,” jelasnya.

Wisnu mengidentifikasi dua faktor utama yang mendorong masyarakat menurunkan tingkat konsumsinya. Pertama, pendapatan riil yang cenderung stagnan ketika harga berbagai kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan energi, terus meningkat. Situasi tersebut membuat kemampuan belanja masyarakat berkurang meskipun pendapatan nominal tidak berubah.

Faktor kedua adalah melemahnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kemampuan keuangan saat ini, tetapi juga mengantisipasi ketidakpastian terkait kondisi ekonomi dan keamanan pekerjaan. Hal itu membuat rumah tangga semakin berhati-hati dalam membelanjakan uang.

“Dua faktor ini terlihat jelas di pola trade down yang terjadi, yakni perpindahan dari merek premium ke merek ekonomis, serta maraknya pasar barang bekas. Pola ini menunjukkan bahwa anggaran belanja riil masyarakat memang menyusut, bukan sekadar berhemat temporer menjelang satu momen tertentu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan downgrading tidak selalu berarti kesejahteraan seseorang mengalami penurunan. Penyesuaian konsumsi dapat terjadi secara normal karena perubahan kondisi rumah tangga, misalnya ketika anak sudah mandiri atau seseorang memasuki masa pensiun.

Namun, situasinya berbeda apabila penurunan kualitas konsumsi terjadi pada rumah tangga usia produktif yang sebelumnya memiliki struktur kebutuhan relatif sama. Dalam kondisi tersebut, downgrading dapat menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan.

“Yang tidak wajar adalah ketika downgrading terjadi pada individu atau rumah tangga yang komposisinya masih utuh dan berada di usia produktif. Di situ downgrading bukan lagi soal preferensi yang berubah, melainkan dipaksa oleh keterbatasan anggaran,” jelasnya.

Menurut Wisnu, tekanan daya beli yang berlangsung dalam jangka panjang juga berpotensi memengaruhi perekonomian secara lebih luas. Ketika konsumsi rumah tangga melemah, aktivitas perdagangan dan jasa dapat ikut terdampak. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat pelaku usaha menahan ekspansi maupun perekrutan tenaga kerja.

Tekanan yang lebih serius terlihat ketika rumah tangga mulai menggunakan utang jangka pendek atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Langkah tersebut menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam menyerap guncangan ekonomi mulai menipis.

“Ketika rumah tangga sampai menjual aset untuk menutup kebutuhan sehari-hari, ya itu juga tanda bahwa bantalan keuangan mereka sudah habis. Bukan lagi soal mengatur ulang prioritas belanja, tapi soal bertahan hidup,” pungkasnya.