KKMP Yogyakarta Didorong Jadi Koperasi Produktif di Tiap Kecamatan

“Yang menjalankan itu juga tidak punya kemampuan untuk usaha, ini tidak akan berhasil. Yang dipilih adalah orang yang memang mau dan mampu. Kebetulan perusahaannya namanya koperasi, yang kepemilikannya adalah para anggota,” jelasnya.

Ia menilai masih ada anggapan bahwa keberadaan KKMP akan diikuti dengan bantuan modal besar dari pemerintah. Padahal, koperasi perlu dibangun melalui kemampuan mengembangkan usaha dan mencari pasar.

Wawan juga mengingatkan agar usaha simpan pinjam tidak langsung menjadi pilihan KKMP apabila belum didukung sumber daya manusia yang kompeten. Menurutnya, kegiatan tersebut membutuhkan keahlian khusus dan memiliki risiko apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional.

“Kami akan datangi satu-satu supaya KKMP di Kota Yogyakarta ini bisa berjalan. Targetnya sampai akhir tahun ini bisa semuanya punya skor 100,” ungkapnya.

Selain kapasitas pengelola, keterbatasan lahan menjadi persoalan lain dalam pengembangan koperasi di Kota Yogyakarta. Karena karakter wilayah perkotaan berbeda dengan daerah yang memiliki ruang lebih luas, kegiatan KKMP dinilai tidak harus menunggu tersedianya tempat usaha khusus.

“Kita tidak perlu harus punya tempat dulu baru bisa bekerja. Konsepnya disesuaikan dengan kondisi Kota Yogyakarta karena memang tempatnya terbatas,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Perinkop UKM) Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo, mengatakan evaluasi telah dilakukan terhadap 12 KKMP yang hadir. Sebanyak empat koperasi di antaranya diketahui sudah memiliki aktivitas usaha dan omzet.

Sementara itu, sejumlah KKMP lainnya baru memulai kegiatan usaha pada 2026 sehingga hasil usaha tersebut belum seluruhnya masuk dalam laporan pertanggungjawaban sebelumnya.

“Potensi-potensi lokal di masing-masing KKMP belum bisa tereksplor dengan optimal. Harapannya dengan adanya potensi lokal seperti pertanian, kampung wisata dan sebagainya, bisa didukung pemerintah melalui satgas-satgas OPD,” ujarnya.

Masih adanya pengurus yang belum menjalankan kegiatan usaha secara konkret membuat proses evaluasi dan pendampingan akan terus dilakukan. Dengan demikian, keberadaan KKMP diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi koperasi yang aktif menjalankan usaha.

Ketua KKMP Gowongan, Suroto, menyebut keterbatasan tempat masih menjadi kendala bagi koperasinya. Fasilitas Balai RW diharapkan dapat dimanfaatkan sementara untuk mendukung kegiatan KKMP. Dukungan terhadap konsep pilot project juga diberikan karena dinilai dapat menjadi pemicu bagi koperasi lain untuk meningkatkan aktivitas usahanya.