Bukan Sekadar Sampah, Botol Plastik hingga Kardus di Makassar Punya Nilai Ekonomi.

Cerita serupa datang dari Atma Yualita, pengelola Bank Sampah Kemuning RW17 di kawasan BTN Minasa Upa. Dalam salah satu transaksi, bank sampah yang dikelolanya menjual 959 kilogram sampah senilai Rp2,37 juta.

Penghasilannya dari kegiatan tersebut berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan, bahkan pernah mencapai Rp16,4 juta dalam setahun. Sebagian hasilnya digunakan untuk membeli emas, memperbaiki rumah serta menabung untuk umrah dan haji.

Ancaman mikroplastik

Di balik nilai ekonomi yang dapat dihasilkan, persoalan sampah juga menyimpan ancaman lingkungan yang lebih besar.

Pakar mikroplastik dari Universitas Hasanuddin Prof Dr Shinta Werorilangi mengingatkan sekitar 90 persen sampah yang berasal dari aktivitas di daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik.

Sampah rumah tangga yang tidak tertangani dapat bocor melalui kanal, drainase dan sungai sebelum akhirnya bermuara ke laut. Plastik yang berada lama di lingkungan dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel berukuran sangat kecil.

Mikroplastik tersebut dapat tertelan biota laut, seperti ikan, udang, dan kepiting, lalu berpotensi masuk ke rantai makanan manusia.

Karena itu, menurut Shinta, persoalan mikroplastik harus ditangani sejak dari sumber. Pemilahan sampah kering dan basah, organik dan anorganik, menjadi langkah penting untuk memudahkan pengolahan dan daur ulang sekaligus mempertahankan nilai ekonomi material yang masih dapat dimanfaatkan.

Kini, tantangan terbesar bank sampah bukan hanya membangun tempat pengumpulan, tetapi menjaga konsistensi masyarakat untuk terus memilah.

Ada bank sampah yang berkembang dan konsisten, namun ada pula yang aktivitasnya melemah. Ketergantungan terhadap bank sampah sektoral atau pusat, keterbatasan modal, kepastian pasar dan minimnya sumber daya manusia menjadi sejumlah tantangan yang masih harus diatasi.

Saharuddin menilai pengelolaan sampah di Makassar membutuhkan sistem terpadu dari hulu hingga hilir. Rumah tangga, permukiman, pasar, perkantoran, fasilitas publik, bank sampah, TPS3R, vendor, industri, dan pemerintah harus berada dalam satu rantai pengelolaan.

Karena itu, keberlanjutan pengelolaan sampah sedikitnya membutuhkan lima aspek: regulasi, kelembagaan, pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak sampah yang berhasil diangkut menuju TPA. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi, dipilah, digunakan kembali, dan diolah sebelum menjadi residu.