Kebijakan Pembangunan di Kota Singkawang Berbasis Data

BENGKAYANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), memperkuat integrasi dan tata kelola data daerah untuk mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie di Singkawang , Kamis (1/10) mengatakan, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Data memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan," kata Tjhai Chui Mie pada Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah.

Menurut Tjhai Chui Mie, penguatan integrasi data diperlukan agar informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat dikelola secara lebih terkoordinasi dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan.

Ia mengakui dalam penyelenggaraan SDI di Kota Singkawang masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, antara lain perbedaan data antar-OPD, potensi pendataan secara berulang, serta pemanfaatan dan berbagi pakai data yang belum sepenuhnya optimal. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghasilkan serta mengelola data.

"Data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan internal, tetapi juga dapat dikelola dan dibagipakaikan sesuai ketentuan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah," ujarnya.

Ia mengatakan, integrasi data juga penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki dasar informasi yang sama dalam menyusun program, menentukan sasaran pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Tjhai Chui Mie berharap, melalui forum satu data Indonesia tersebut seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas dan keterisian data sehingga dapat menjadi rujukan dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
"Melalui forum ini kita mendorong terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang semakin terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan," katanya.

Penyelenggaraan Forum SDI Tingkat Daerah tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Rencana aksi satu data Kota Singkawang 2026-2029 katanya, diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data lintas perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis data.