Kapitalisasi Nilai Ekonomi Jangka Pendek Lahan Gambut Merugikan Indonesia

YOGYAKARTA - Pemanfaatan lahan gambut yang mengejar nilai ekonomi jangka pendek akan menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang jauh lebih besar bagi Indonesia. Pengelolaan gambut, terutama melalui pengeringan dan pembangunan kanal untuk kepentingan budidaya, perlu diubah dengan menempatkan keseimbangan ekosistem sebagai dasar pemanfaatannya.

Pakar gambut Universitas Gadjah Mada (UGM), Azwar Maas mengatakan kebakaran gambut tidak bisa terus-menerus dihadapi hanya dengan menambah personel dan sarana pemadaman. Sebab, persoalan mendasarnya adalah perubahan ekosistem gambut akibat aktivitas manusia.

“Harus ada solusi buat masa depan. Mau menambah berapa manusia untuk memadamkan api? Tidak bisa dengan manusia, terbatas. Kita ini bagian dari alam, tidak mungkin menguasai alam,” kata Profesor Azwar, Senin (29/9).

Azwar menjelaskan gambut memiliki karakter berbeda dengan tanah mineral. Gambut yang kehilangan kandungan air sangat rentan terbakar, sementara api dapat merambat bukan hanya di permukaan, tetapi juga masuk ke lapisan gambut di bawah tanah.

Dalam kajiannya, Azwar mencatat ruang pori gambut dapat mencapai lebih dari 80 persen. Ketika tidak jenuh air, pori tersebut terisi udara sehingga gambut semakin rentan terhadap kekeringan. Kondisi tersebut membuat kebakaran gambut jauh lebih sulit dipadamkan karena api dapat menyebar ke samping maupun ke bawah permukaan.

Menurut Azwar, pembangunan kanal menjadi salah satu persoalan penting karena dapat mengubah tata air alami gambut. Anggapan bahwa kanal dapat menjadi tempat penyimpanan air, menurut dia, harus dilihat secara hati-hati karena kanalisasi pada kubah gambut justru dapat mempercepat keluarnya air dari kawasan tersebut.

“Gambut kita bikin kanal. Kalau dibuat kanal, bagaimana bisa isi? Air di gambut itu tercipta ratusan tahun, bagaimana bisa mengisinya. Selain disalurkan, air juga habis diserap oleh sawit,” kata Azwar.

Karena itu, pengembangan kelapa sawit tidak semestinya dilakukan pada gambut dalam. Azwar mengatakan budidaya sawit masih dapat dilakukan pada gambut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari satu meter. Sementara gambut yang lebih dalam seharusnya dipertahankan dengan vegetasi asli yang sesuai dengan karakter ekosistem basah.

“Lebih dari satu meter tidak boleh. Harus tanaman keras asli daerah yang menjadi ekosistem gambut. Harus hidup dalam genangan air, tanaman keras yang hidup dalam air,” katanya.

Pemadaman Bukan Jawaban

Azwar mengatakan besarnya kebutuhan air menunjukkan keterbatasan pendekatan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Dalam kajiannya, untuk memadamkan kebakaran gambut seluas satu hektare diperkirakan diperlukan sekitar 300-600 ton air. Kondisi tersebut akan sulit ditangani apabila di sekitar lokasi tidak tersedia sumber air seperti sungai atau embung.

Oleh karena itu, strategi pengelolaan gambut harus bergeser dari penanggulangan kebakaran menuju pemulihan fungsi ekologis. Salah satunya dengan mengembalikan gambut sebagai penyimpan air, mengendalikan muka air tanah, serta menggunakan tanaman yang toleran terhadap kondisi lembap dan basah.

Pemerintah jelasnya harus menjadi penggerak utama perubahan tersebut karena transformasi pengelolaan gambut tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat semata.

“Harus dimulai tahun ini, dan yang bisa memulai hanya pemerintah, tidak mungkin rakyat,” kata Azwar.

Dia pun mengusulkan pembentukan Badan Pembangunan Hutan Lindung yang berorientasi pada pemulihan ekosistem dalam jangka panjang. Sebab, kebijakan penanganan yang bersifat sementara tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sumber kerusakan ekosistem tetap berlangsung.

Namun, konservasi gambut paparnya tidak berarti menghilangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia menilai kawasan yang dipertahankan dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui skema kredit karbon, pengembangan tanaman buah yang sesuai dengan lingkungan basah, serta peremajaan tanaman asli yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan.

Di negara-negara maju, mereka tetap mempertahankan kawasan lindung tanpa meninggalkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, jelasnya dapat memperoleh manfaat dari penyimpanan karbon gambut melalui mekanisme internasional, termasuk pembayaran dari negara atau pihak yang menghasilkan emisi.

“Konservasi tanpa mengurangi kemajuan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Paradigma ekonomi yang hanya menghitung hasil langsung dari eksploitasi lahan dapat membuat manfaat ekologis gambut terabaikan. “Kita mencari nilai ekonomi, tetapi sebenarnya sambil bunuh diri,” katanya.

Jangan Disamakan Mineral

Pandangan serupa disampaikan Pakar Pertanian UGM, Sigit Supadmo Arief. Ia mengatakan gambut terbentuk melalui proses alam dalam waktu sangat panjang sehingga pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan tanah mineral.

Persoalannya bukan memilih antara menjaga gambut atau memperoleh manfaat ekonomi, melainkan menentukan bentuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakter alam gambut.

“Manusia tidak bisa melawan alam yang kehilangan keseimbangan ekosistem. Gambut yang terbentuk ribuan tahun adalah bagian ilmu alam bahwa dia tidak bisa dikeringkan. Seperti ikan diminta keluar dari air,” kata Prof Sigit.

Indonesia katanya tidak harus kehilangan seluruh nilai ekonomi dari kawasan gambut. Namun, aktivitas ekonomi harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem, bukan dengan mengubah karakter dasarnya.

“Manusia harus menjadi komplementer dari alam, baru kita bisa memetik buah. Sebagai pemelihara alam, baru kita bisa memetik buah,” kata Sigit.

Pencegahan Lebih Penting

Lebih lanjut Azwar mengatakan pencegahan jauh lebih penting dibandingkan pemadaman setelah kebakaran meluas. Pemulihan fungsi tandon air, penataan kanal, penggunaan tanaman adaptif rawa atau gambut basah, serta sistem peringatan dini pada kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran menjadi bagian dari upaya jangka panjang.

Kedua akademisi menilai pendekatan itu memungkinkan gambut tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologis yang menjadi penyangga kehidupan dalam jangka panjang.