Rantai Nilai EV-Biofuel Digenjot, Hilirisasi Rendah Karbon Dipacu

JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pendalaman rantai nilai mulai dari kendaraan listrik (EV), baterai, panel surya, hingga biofuel, sebagai bagian dari strategi hilirisasi yang rendah karbon.

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Sekretaris Utama BKPM M Rudy Salahuddin menyampaikan pengembangan industri tersebut menjadi bagian dari pemetaan 28 komoditas strategis di delapan sektor utama dengan potensi investasi sekitar 618,1 miliar dolar AS hingga 2040, serta diproyeksikan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru.

"Rantai nilai yang perlu diperdalam mencakup komponen panel surya, biofuel, molekul bersih seperti sustainable aviation fuel dan hidrogen, hingga kendaraan listrik dan baterai, serta battery energy storage system atau BESS," kata dia di Jakarta, Selasa (29/9).

Rudy menilai peluang tersebut semakin terbuka seiring meningkatnya perdagangan global kendaraan listrik dan baterai. Berdasarkan data UN Comtrade Environmental Goods List, perdagangan kendaraan listrik dan baterai meningkat dari sekitar 90 miliar dolar AS pada 2019 menjadi hampir 450 miliar dolar AS pada 2025.

Pada periode yang sama, perdagangan teknologi energi terbarukan juga meningkat dari sekitar 210 miliar dolar AS menjadi lebih dari 350 miliar dolar AS.

Rudy menuturkan Indonesia memiliki basis yang kuat untuk masuk lebih dalam ke pasar industri rendah karbon tersebut, salah satunya melalui potensi energi terbarukan nasional yang mencapai sekitar 3.687 gigawatt (GW).

Potensi tenaga surya menjadi yang terbesar, yakni sekitar 3.294 GW. Namun, kapasitas energi baru terbarukan (EBT) yang telah dimanfaatkan saat ini baru sekitar 16,33 GW atau kurang dari 0,5 persen dari total potensi nasional.

Selain potensi sumber energi, pengembangan industri rendah karbon juga didukung kebutuhan penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan sebesar 69,5 GW.

Dari kebutuhan tersebut, sebanyak 42,6 GW atau 61 persen berasal dari EBT, 10,3 GW dari penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil.

Implementasi RUPTL tersebut diproyeksikan membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun, termasuk sekitar Rp1.341,8 triliun untuk pengembangan EBT melalui skema independent power producer (IPP).