Ingatkan Ancaman Ekonomi 2026, Bupati Belitung Kencangkan Ikat Pinggang Anggaran

TANJUNGPANDAN - Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga ruang fiskal secara bijak di tengah dinamika ekonomi pada sisa tahun anggaran 2026, guna memastikan pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan finansial untuk menjawab kebutuhan masyarakat
‎
‎"Pemerintah Kabupaten akan menjaga ruang fiskal secara bijak di tengah dinamika situasi ekonomi di penghujung tahun 2026," katanya dalam sidang paripurna pengesahan Perubahan APBD Belitung Tahun Anggaran (TA) 2026 di DPRD Belitung, Senin (28/9).
‎
‎Ia mengatakan memasuki sisa tahun anggaran 2026, kondisi ekonomi tetap dinamis dengan berbagai potensi tekanan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
‎
‎"Mulai dari perubahan harga energi, biaya transportasi, biaya distribusi, hingga harga bahan kebutuhan pokok," ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan perubahan biaya transportasi dan distribusi memiliki dampak yang jauh lebih cepat terhadap harga barang dan aktivitas ekonomi di Belitung. 
‎
‎Djoni Alamsyah menginstruksikan agar jajaran pemerintah daerah lebih cepat membaca perubahan dan sigap mengambil langkah antisipasi tanpa menunggu persoalan menjadi besar.
‎
‎"Kita tidak perlu menunggu persoalan menjadi besar baru bertindak. Dan kita tidak boleh menggunakan seluruh ruang fiskal hari ini, tanpa memikirkan kemampuan daerah menghadapi kebutuhan masyarakat di hari esok," katanya.
‎
‎Ia juga menegaskan menjaga ruang fiskal bukan berarti menahan laju pembangunan. Namun, memastikan pemerintah tetap memiliki kapasitas dan kemampuan hadir saat masyarakat membutuhkan.

‎‎Menyongsong waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan.
‎
‎Ia juga menginstruksikan agar kegiatan yang masih menghadapi kendala segera diselesaikan, dan kegiatan yang berisiko terlambat segera dikoreksi.
‎
‎"Percepatan pelaksanaan program ini kami ingatkan agar tidak mengorbankan kualitas, kepatuhan serta integritas birokrasi," ujarnya.