Efisiensi Proyek Konstruksi Jadi Kunci Hadapi Tekanan Industri

JAKARTA - Industri konstruksi memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi 9,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2026. Besarnya kontribusi tersebut membuat efisiensi proyek tidak hanya menjadi urusan internal perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan waktu, biaya, tenaga kerja, dan sumber daya dalam pembangunan.

Kebutuhan meningkatkan efisiensi semakin penting di tengah kondisi pasar yang masih menghadapi tekanan. Bank Indonesia mencatat penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan II 2026 masih terkontraksi 2,36 persen secara tahunan, meski membaik dibandingkan kontraksi 25,67 persen pada triwulan sebelumnya.

Dalam kondisi tersebut, ruang untuk menanggung pekerjaan ulang, keterlambatan, maupun keputusan yang terlambat menjadi semakin terbatas. Setiap tahapan proyek perlu direncanakan dan dijalankan secara lebih konsisten agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

Construction project management dan project delivery specialist Jean Dee mengatakan persoalan proyek tidak seharusnya hanya dilihat dari kesalahan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, akar masalah perlu ditelusuri dari kompetensi tenaga kerja, standar pekerjaan, kualitas perencanaan, hingga koordinasi antar pihak.

"Ketika sebuah proyek mengalami keterlambatan atau pekerjaan harus diulang, pertanyaannya tidak seharusnya berhenti pada siapa yang melakukan kesalahan. Kita perlu melihat apakah orang-orang di lapangan sudah diberikan kompetensi, standar, informasi, dan kondisi kerja yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dengan benar sejak awal," ujar Jean Dee.

Gambaran mengenai tenaga kerja juga menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi di sektor konstruksi. Dari sekitar 8,2 juta pekerja konstruksi nasional, baru sekitar 7,8 persen yang memiliki sertifikat kompetensi formal berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagian besar pekerja konstruksi memperoleh kemampuan melalui pengalaman langsung di lapangan, bukan melalui pelatihan formal. Kondisi tersebut membuat peningkatan kompetensi menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya memperkuat produktivitas industri konstruksi.

Menurut Jean Dee, kompetensi tenaga kerja tetap menjadi fondasi penting dalam memperbaiki kualitas pekerjaan. Namun, kompetensi tersebut perlu didukung standar dan cara kerja yang jelas agar setiap orang memahami pekerjaan yang harus dilakukan sejak awal.

Perubahan dalam proses kerja juga tidak selalu harus dilakukan dengan mengganti tenaga kerja atau langsung menggunakan teknologi baru. Langkah awal dapat dimulai dengan memastikan seluruh pekerja memahami standar pekerjaan serta cara kerja yang diharapkan dalam sebuah proyek.

"Saya belum pernah menemui tim lapangan yang menolak cara kerja yang lebih baik ketika benar-benar ditunjukkan caranya. Cara lama bertahan bukan karena orang menolak berubah, tetapi karena belum ada yang menggeser apa yang dianggap normal," kata Jean Dee.

Ia juga menilai fungsi supervisi perlu mengalami perubahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Supervisi tidak semata-mata bertugas menemukan kesalahan setelah pekerjaan dilakukan, tetapi juga memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar sejak tahap awal.

Namun, perbaikan di lapangan hanya menyelesaikan sebagian persoalan karena pekerjaan ulang sering kali berawal dari keputusan dan koordinasi yang belum matang sebelum pekerjaan dimulai. Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah benturan antarbidang pekerjaan ketika proyek sudah memasuki tahap pelaksanaan.

Sebagai contoh, jalur perpipaan dapat bertabrakan dengan struktur bangunan ketika pekerjaan sudah berlangsung. Jika persoalan tersebut baru diketahui di lapangan, proyek dapat menghadapi pembongkaran, perubahan pekerjaan, tambahan waktu, serta penggunaan kembali sumber daya.

"Sebagian besar pekerjaan yang harus dibangun dua kali sebenarnya bisa dicegah. Bukan dengan bekerja lebih keras, tetapi dengan membuat tim yang berbeda saling berbicara lebih awal. Banyak bentrokan lahir dari percakapan yang tidak pernah terjadi," jelas Jean Dee.

Karena itu, Jean Dee mendorong perubahan pendekatan dalam project delivery dari memperbaiki masalah menjadi mencegah masalah. Pemilik dan pengelola proyek perlu memastikan desain telah cukup matang, koordinasi lintas bidang dilakukan sejak awal, standar pekerjaan dipahami, serta supervisi digunakan untuk menjaga standar selama proses pelaksanaan.

"Pemilik proyek yang paling efektif berhenti bertanya, 'kenapa mereka tidak mengerjakannya dengan benar?'. Mereka mulai bertanya, 'apakah saya sudah menciptakan kondisi agar mereka bisa?'" lanjutnya.

Menurut Jean Dee, penerapan pendekatan tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap satu proyek. Ketika proyek direncanakan, dikoordinasikan, dan dilaksanakan secara lebih konsisten, penggunaan sumber daya dapat menjadi lebih efektif sehingga mendukung peningkatan produktivitas industri konstruksi.

"Kalau kita ingin melihat perubahan di tingkat industri, kita harus mulai dari bagaimana proyek direncanakan dan dijalankan. Kompetensi tenaga kerja penting, tetapi kompetensi tidak akan optimal jika orang bekerja tanpa standar yang jelas, koordinasi yang terlambat, atau desain yang belum matang," ujar Jean Dee.

Ia menambahkan standar, kompetensi, koordinasi, dan perencanaan perlu dibangun sebagai satu sistem yang saling mendukung. Dengan sistem tersebut, tim di lapangan memiliki kondisi kerja yang memungkinkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan benar sejak awal.

"Standar di sebuah proyek tidak muncul dengan sendirinya. Ia dibentuk oleh siapa yang hadir, apa yang mereka ajarkan, dan seberapa awal mereka meminta setiap orang duduk bersama. Kalau kita ingin proyek selesai sesuai rencana, cara kerja, koordinasi, dan standar itu harus dibangun sebelum pekerjaan dimulai," tutup Jean Dee.