Bukan Lagi Pekerja Rendah, RI Dorong Penempatan PMI Terampil ke UEA

JAKARTA – Pemerintah tak lagi mau sekadar kirim banyak pekerja migran ke Uni Emirat Arab (UEA). Targetnya kini jelas yakni pekerja terampil, bergaji lebih tinggi, dan terlindungi.

Hal itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha dan Konjen RI di Dubai Denny Lesmana di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Adapun fokusnya hospitality, manufaktur, dan welder atau pengelasan. Berdasarkan data Kementerian P2MI: 2.074 layanan penempatan PMI ke UEA difasilitasi pada periode Januari 2025 hingga 13 Oktober 2026.

Dari jumlah itu, 1.927 pekerja masih memiliki kontrak kerja aktif. Artinya, tingkat keberlanjutan penempatan sangat tinggi, mencapai lebih dari 92%. Ini yang mau dipertahankan, tapi dengan kualitas yang naik kelas.

“Kami ingin penempatan Pekerja Migran ke UEA tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas, kompetensi, dan pelindungannya. Setiap peluang kerja harus dipastikan melalui mekanisme resmi agar pekerja mendapatkan kepastian kerja dan hak-haknya terlindungi,” kata Mukhtarudin.

Untuk mengejar angka penempatan pekerja terampil, pemerintah menyiapkan program SMK Go Global.

Program ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet 20 Oktober 2025 untuk menyiapkan 500 ribu tenaga kerja, yang terdiri dari 300 ribu calon PMI lulusan SMK, 200 ribu calon PMI dari masyarakat umum

Pelatihannya diarahkan ke sektor yang paling dibutuhkan UEA dan negara lain: caregiver/careworker, pengelasan, pengemudi truk, hospitality, dan sektor prioritas lainnya.

Saat ini, Kementerian P2MI sudah menggandeng 12 kementerian dan lembaga melalui 258 lembaga vokasi PMI, dengan kapasitas pelatihan mencapai 248.141 orang per tahun.

Mukhtarudin menegaskan, calon PMI harus dibekali keterampilan teknis, sertifikasi kompetensi, kemampuan bahasa, dan kesiapan mental.

Diplomasi Kerja Berbasis Angka Kebutuhan

Pemerintah tidak mau asal kirim. Setiap job order dari UEA harus divalidasi. Kementerian P2MI meminta dukungan KBRI di UEA, terutama lewat penguatan fungsi Atase Ketenagakerjaan sebagai sumber informasi pasar kerja dan penghubung dengan otoritas setempat.

Validasi lewat kanal konfirmasi resmi dinilai penting untuk memastikan lowongan itu benar-benar ada dan sesuai kebutuhan pemberi kerja.

Selain itu, pemerintah menjajaki peluang ke end-user lain di UEA lewat business matching yang mempertemukan pemberi kerja, Kementerian P2MI, P3MI, sekolah dan perguruan tinggi pariwisata, serta jejaring profesional Indonesia.

Pendekatan ini disebut gastro-labor diplomacy, diplomasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sektor hospitality.

"Pendekatan ini dapat membuka akses pasar kerja sekaligus memperluas kesempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri di negara tujuan," ujar Mukhtarudin.

Pelindungan Berbasis Data

Di balik angka penempatan, ada angka pelindungan yang tak kalah penting:

- 9.566 keberangkatan non-prosedural dicegah

- 2.657 aduan PMI ditangani

- 20 P3MI bermasalah ditindak

- 8.607 laporan atau sekitar 63% dari total 13.657 laporan konten terkait penempatan PMI ditindaklanjuti bersama Kementerian Komunikasi dan Digital selama Januari hingga 30 September 2026

- 17 shelter aktif disiapkan untuk PMI darurat

Kementerian P2MI juga mengandalkan SISKOP2MI untuk layanan terpadu, mulai dari info lowongan, pendaftaran dan seleksi, dokumen penempatan, hingga penanganan masalah dan kepulangan.

Untuk pendataan pekerja nonprosedural, dikembangkan Halo Migran, yang sebelumnya menjadikan Malaysia sebagai proyek percontohan.

Menteri Mukhtarudin menegaskan pelindungan harus menyeluruh: sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah pulang.

Pra-penempatan lewat sosialisasi migrasi aman, pengawasan ruang digital, pemetaan peluang kerja, dan pelatihan sesuai pasar global. Selama bekerja lewat mediasi, advokasi, bantuan hukum, dan layanan kekonsuleran. Setelah pulang lewat fasilitasi pemulangan, pemberdayaan purna-PMI, dan reintegrasi sosial.

"Siklus ini dikenal sebagai brain circulation, yakni ketika masyarakat Indonesia belajar dan berkarya di luar negeri, kemudian kembali untuk membawa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi pembangunan Indonesia," pungkasnya.

Dubes RI untuk UEA Judha Nugraha menyatakan siap memperkuat koordinasi dan validasi kebutuhan tenaga kerja.

“Kami siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian P2MI dan otoritas terkait di UEA untuk mengoptimalkan peluang kerja bagi Pekerja Migran. Validasi kebutuhan tenaga kerja dan penguatan diplomasi ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk memastikan penempatan berjalan sesuai prosedur serta memberikan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia,” ujar Judha.

Sementara Konjen RI di Dubai Denny Lesmana menegaskan sinergi untuk mengidentifikasi peluang kerja resmi.

“Kami akan terus mengoptimalkan peran Konsulat Jenderal RI di Dubai dalam mengidentifikasi peluang kerja, memperkuat komunikasi dengan pemberi kerja, serta memberikan pelayanan dan pelindungan kepada Pekerja Migran. Kami berharap peluang di sektor hospitality dan sektor terampil lainnya dapat dimanfaatkan dengan tetap mengutamakan kompetensi, kepastian kerja, dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia,” kata Denny.