Korsel-Ukraina Tegang, Seoul Tuntut Permintaan Maaf dari Zelensky Soal Tentara Korut

SEOUL - Kantor kepresidenan Korea Selatan menuntut permintaan maaf dari Ukraina karena menolak kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Seoul.

Perselisihan itu dipicu oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu yeng mengungkapkan bahwa negaranya telah mengirim dua tentara Korea Utara ke Korea Selatan, dan mengatakan bahwa mereka "tidak mudah ditangkap hidup-hidup".

Perselisihan yang semakin intensif berisiko mempersulit upaya Kyiv untuk mendapatkan senjata dari sekutu, termasuk Korea Selatan, untuk melawan Russia.

Beberapa jam setelah pernyataan Zelensky, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengkritik tindakan tersebut.

"Saya tidak tahu mengapa Ukraina melanggar perjanjian dan mempublikasikan masalah ini, tetapi ini sangat mengecewakan," tulisnya di X.

Asisten Zelensky, Dmytro Lytvyn, berusaha mengecilkan arti pengungkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa presiden hanya mengumumkan fakta bahwa para tentara tersebut telah diserahkan ke Korea Selatan.

Ukraina adalah "negara terbuka", kata Lytvyn, seraya mengatakan bahwa menyerahkan para tentara secara rahasia akan menjadi hal yang tidak biasa.

Namun Seoul mengecamnya sebagai pelanggaran kepercayaan.

Seong Ghi-hong, sekretaris senior kepresidenan untuk hubungan masyarakat Korea selatan, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu (27/9) malam bahwa Korea Selatan "sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan yang mungkin diperlukan terkait masalah ini".

"Merupakan hal yang sangat serius bahwa pihak Ukraina melanggar perjanjian kerahasiaan antara kedua negara dan melakukan pengungkapan secara sepihak."

"Namun, pernyataan palsu dari kantor pers kepresidenan Ukraina bahwa tidak ada perjanjian kerahasiaan... sangat merusak kepercayaan antara kedua pemerintah dan sangat membahayakan hubungan persahabatan antara kedua negara," katanya.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menuntut "penjelasan dan permintaan maaf resmi," kata Seong.

Awal tahun lalu, Ukraina menangkap dua tentara Korea Utara yang termasuk dalam pasukan Pyongyang yang bertempur untuk Moskow.

Salah seorang dari mereka mengatakan, ia bertugas di unit pengintaian dan meskipun beberapa tentara Korea Utara telah dilatih untuk menggunakan peralatan militer Russia, ia sendiri belum.

Prajurit itu mengatakan, ia direkrut ke militer pada usia 17 tahun dan telah mengabdi sejak saat itu.

Seorang anggota parlemen Korea Selatan sebelumnya mengatakan kedua tentara itu ingin menjalani "kehidupan normal" di Korea Selatan.

Park Won-gon, seorang profesor di Universitas Wanita Ewha, mengatakan pengungkapan Kyiv mungkin telah memicu kekhawatiran di Seoul bahwa hal itu dapat memperburuk permusuhan Pyongyang terhadap Korea Selatan.

Lee telah membalikkan pendirian pendahulunya yang garis keras, Yoon Suk Yeol, sejak berkuasa pada Juni 2025, dengan menawarkan dialog kepada Pyongyang.

Presiden Korea Selatan "tampaknya mengambil pendekatan 'tenang' karena ia menyadari kemungkinan reaksi keras dari Korea Utara," kata Park.

"Korea Utara telah menggunakan tentara yang dikerahkan untuk menciptakan narasi heroik bagi propaganda rezim, dan pemerintah Korea Selatan tampaknya khawatir bahwa mengkonfirmasi kembalinya para tahanan ke Korea Selatan dan mempublikasikannya dapat semakin memicu permusuhan terhadap Seoul," katanya.

Selain dampak di dalam Korea Selatan, perselisihan ini juga berisiko mempersulit permintaan Kyiv kepada sekutunya untuk pasokan persenjataan.

Korea Selatan sejauh ini belum memberikan senjata mematikan kepada Ukraina, dengan alasan larangan domestik untuk memberikan bantuan militer kepada negara-negara yang sedang berperang.

Meskipun demikian, mereka telah mempertimbangkan permintaan senjata pertahanan, terutama karena Korea Utara mengerahkan pasukan untuk mendukung Russia.

Insiden tersebut "telah memberikan pukulan signifikan terhadap hubungan kepercayaan antara Korea Selatan dan Ukraina," kata Lim Eul-chul, seorang profesor di Universitas Kyungnam, kepada AFP.

Dengan rusaknya kepercayaan tersebut, "baik itu senjata mematikan atau tidak mematikan, pemerintah Korea Selatan mau tidak mau harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati," kata Lim.