DPRD DKI Minta Standar Harga Pembangunan Sekolah dan Rumah Sakit Diperjelas

JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja memperjelas standar harga satuan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Permintaan tersebut ditujukan untuk memastikan penyusunan anggaran pembangunan sesuai kebutuhan teknis setiap bangunan sekaligus menjaga kualitas hasil konstruksi.

Pembahasan mengenai standar biaya pembangunan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/11). Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi gedung olahraga (GOR), sekolah, hingga rumah sakit yang memiliki kebutuhan konstruksi dan spesifikasi berbeda.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dinas terkait untuk mendalami besaran harga satuan pembangunan fasilitas publik. Menurut dia, kejelasan standar biaya diperlukan agar perencanaan anggaran setiap proyek memiliki dasar perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan bangunan.

Subki menjelaskan, setiap jenis fasilitas memiliki karakteristik konstruksi yang tidak sama sehingga perhitungan biaya pembangunannya perlu dibedakan. Pembangunan sekolah, misalnya, memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan rumah sakit yang memerlukan instalasi khusus untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Karena itu, Komisi E meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) memberikan masukan mengenai besaran harga satuan pembangunan berdasarkan jenis bangunan. Penjelasan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebutuhan anggaran secara lebih terperinci.

"Jadi kalau bangunan sekolahan, satu meternya berapa? Kalau rumah sakit tentu berbeda, karena dia ada instalasi-instalasi yang rumit ya, kayak saluran oksigen dan lain sebagainya," ujar Subki.

Menurut Subki, rumah sakit membutuhkan perhitungan biaya yang mempertimbangkan berbagai komponen teknis di luar konstruksi bangunan utama. Salah satunya instalasi saluran oksigen yang menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan medis.

Sementara itu, pembangunan sekolah dan GOR juga perlu memiliki perhitungan harga satuan yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing fasilitas. Dengan adanya penjelasan tersebut, kebutuhan biaya pembangunan diharapkan dapat dipahami secara lebih jelas oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan anggaran.

Ia menegaskan, pendalaman standar harga bukan hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang dialokasikan, melainkan juga transparansi seluruh komponen biaya pembangunan. Komisi E tidak ingin terdapat perhitungan yang tidak jelas sehingga menyulitkan proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fasilitas publik.

"Kita enggak mau ada hal-hal yang enggak jelas, semuanya bisa jadi jelas gitu ya," kata Subki.

Selain kejelasan perhitungan anggaran, Komisi E turut menekankan pentingnya menjaga mutu pekerjaan konstruksi. Subki mengingatkan agar pembangunan fasilitas publik tidak mengorbankan kualitas material maupun spesifikasi bangunan demi menekan biaya.

Menurut dia, penggunaan material dengan kualitas rendah berpotensi memengaruhi ketahanan bangunan dalam jangka panjang. Karena itu, penentuan harga satuan perlu memperhatikan kebutuhan teknis agar anggaran yang disiapkan sejalan dengan kualitas konstruksi yang diharapkan.

"Jadi jangan sampai pakai kualitas yang rendah gitu ya," tandas Subki.

Subki juga mengingatkan bahwa fasilitas publik digunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehingga aspek keamanan dan keselamatan harus menjadi perhatian utama. Hal tersebut terutama berlaku bagi bangunan sekolah dan rumah sakit yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan maupun pelayanan kesehatan.

Pembangunan kedua jenis fasilitas tersebut harus memperhatikan kelayakan lingkungan dan keamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. Dengan demikian, kejelasan standar harga satuan diharapkan dapat mendukung pembangunan fasilitas publik yang tidak hanya sesuai kebutuhan anggaran, tetapi juga memenuhi aspek keselamatan pengguna.

"Mereka (masyarakat) harus mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan," tukas Subki.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi E mendorong adanya penjelasan yang lebih terukur mengenai standar biaya pembangunan berdasarkan jenis dan spesifikasi fasilitas. Kejelasan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama SKPD mitra kerja, terutama agar perencanaan pembangunan fasilitas publik tetap memperhatikan kebutuhan teknis dan kualitas bangunan.