Koperasi Merah Putih Sulsel Catat 1,19 Juta Transaksi hingga Agustus

MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan mencatat 1.197.517 transaksi Koperasi Merah Putih (KMP) dengan dampak ekonomi Rp9,69 miliar hingga Agustus 2026.

"Program Koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan terus menunjukkan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat dan per Agustus 2026 sudah ada 1,19 juta kali transaksi," kata Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo di Makassar, Minggu (27/9).

Hari mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya aktivitas usaha mikro dan kecil yang tergabung dalam ekosistem KMP setelah program tersebut diluncurkan secara nasional.

Menurut dia, keberhasilan program KMP tidak hanya diukur dari nilai dan volume transaksi, tetapi juga dari aspek legalitas serta formalisasi usaha para anggotanya.

Hari Utomo menyebut sebanyak 3.074 anggota koperasi atau pelaku usaha telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan 2.517 lainnya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ia mengatakan kepemilikan NPWP dan NIB menjadi langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan sekaligus memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan perbankan.

Dengan legalitas usaha yang jelas, pelaku usaha mikro dinilai lebih mudah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun berbagai bantuan pemerintah lainnya.

"Koperasi Merah Putih bukan sekadar tempat bertransaksi, tetapi juga inkubator bagi UMKM untuk naik kelas menjadi usaha yang taat administrasi dan berkelanjutan," ujarnya.

Hari mengatakan program tersebut sejalan dengan mandat Kanwil DJPb Sulsel dalam mengelola anggaran negara agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

"Melalui Koperasi Merah Putih, belanja pemerintah dan dana desa dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang tangguh," katanya.

Ke depan, Kanwil DJPb Sulsel menargetkan peningkatan jumlah anggota koperasi yang memiliki NIB dan NPWP guna memperkuat basis data perekonomian daerah.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi.