Kamboja Dorong Penyelesaian Sengketa Perbatasan dengan Tailan

NEW YORK - Kamboja mendorong penyelesaian sengketa dengan Tailan secara adil dan langgeng serta menegaskan pentingnya menghormati kesetaraan kedaulatan negara, kata Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja Prak Sokhonn.

Dalam pidatonya pada Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Sabtu (26/9), Prak mengatakan ketegangan dan konflik terbaru antara Kamboja dan Tailan telah “mengikis kepercayaan dan keyakinan secara serius”.

Karena itu, dia menyerukan pelaksanaan penuh kesepakatan yang telah dicapai kedua negara serta segera melanjutkan pekerjaan survei dan demarkasi melalui Komisi Perbatasan Bersama.

Menurut Prak, dimulainya kembali pekerjaan tersebut penting untuk menyelesaikan persoalan perbatasan yang masih tertunda dan menetapkan batas yang jelas serta diakui bersama sesuai hukum internasional dan perjanjian yang berlaku.

Prak juga mengatakan lebih dari 20.000 warga sipil Kamboja masih belum dapat kembali ke rumah akibat situasi di wilayah perbatasan. Ia menyerukan agar mereka dapat segera pulang.

Mengutip Pelapor Khusus PBB yang mengunjungi wilayah perbatasan pada Juli, Prak mengatakan, “Mereka membutuhkan dan berhak untuk pulang.”

Dia menekankan bahwa pembangunan kembali kepercayaan antara kedua negara harus didasarkan pada komitmen konkret, termasuk pelaksanaan penuh dan efektif, dengan itikad baik, atas kesepakatan yang telah dicapai.

Kesepakatan tersebut mencakup Deklarasi Bersama Kuala Lumpur, Konsensus Fuxian, dan khususnya Pernyataan Bersama 27 Desember 2025. Kedua pihak dalam pernyataan itu berkomitmen menolak ancaman atau penggunaan kekuatan, menghormati batas wilayah internasional, serta mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan, membangun kembali kepercayaan, dan menormalisasi hubungan bilateral.

“Membangun kembali kepercayaan bukan sekadar sesuatu yang diinginkan. Hal itu sangat penting bagi masa depan hubungan bilateral kita serta kepentingan bersama dalam mencapai perdamaian yang langgeng dan hubungan bertetangga yang baik,” kata Prak.

Ia juga menyerukan penghentian aktivitas di wilayah yang diduduki yang dapat menciptakan atau mengukuhkan fait accompli. Menurut dia, penghentian aktivitas tersebut akan menunjukkan itikad baik dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Penyelesaian Adil

Terkait sengketa maritim, Prak mengatakan Kamboja telah memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) setelah Tailan mengakhiri memorandum tahun 2001 yang menjadi kerangka pembahasan persoalan tersebut.

“Kamboja dan Tailan sama-sama akan mendapatkan manfaat dari penyelesaian yang adil dan langgeng,” kata Prak.

Dia mengatakan Phnom Penh tetap mengupayakan hubungan dengan Bangkok berdasarkan “perdamaian, kerja sama, dan rasa saling menghormati”. Menurut dia, penyelesaian melalui mekanisme hukum internasional dapat membantu kedua negara menjembatani perbedaan dan membangun kembali kepercayaan.

Prak juga menegaskan kesetaraan kedaulatan sebagai prinsip fundamental dalam hubungan internasional. Ia mengingatkan bahwa Piagam PBB berlaku secara setara bagi seluruh negara anggota, tanpa membedakan negara besar maupun kecil.

“Piagam (PBB) tidak menetapkan satu standar bagi negara-negara kuat dan standar lain bagi negara-negara yang kurang kuat,” katanya. “Semua negara anggota, besar maupun kecil, setara di hadapan piagam,” tambahnya.