Bappenas Buka Suara soal Masa Depan Papua, Pemerataan Pembangunan Jadi Kunci

WAMENA - Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor.

"Kami berharap pembangunan di Tanah Papua lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah," kata Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu.

Abdul mengatakan pembangunan perlu dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, terutama di Tanah Papua yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda.

Ia menilai Papua Pegunungan sebagai provinsi yang relatif baru memerlukan penyederhanaan sistem regulasi dan perizinan di berbagai sektor untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, penyederhanaan tersebut juga diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Papua Pegunungan.

"Kami contohkan di daerah lainnya itu sudah berlebih regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di Papua Pegunungan tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor," ujarnya.

Abdul menjelaskan enam provinsi di Tanah Papua perlu memanfaatkan kekhususan melalui pelaksanaan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).

"Kami harap dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk," katanya.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada 2025 dan diharapkan terus meningkat pada 2026. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7,5 persen pada 2027.

"Kami tentu berharap dari Kementerian PPN/Bappenas dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua," ujarnya.

Abdul juga menyoroti kondisi biaya hidup di Papua Pegunungan yang selama ini relatif tinggi. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui pemerataan pembangunan.

"Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak dan bahan pokok naik, tetapi masyarakat di sini Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan," katanya.

Karena itu, ia berharap pemerataan pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat di wilayah timur Indonesia, termasuk melalui peningkatan peran pemerintah pusat dalam pembangunan di Tanah Papua.