Menteri PKP Perkuat Koordinasi Percepat Program Bedah Rumah

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat koordinasi mempercepat Program Bedah Rumah. Langkah tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan alokasi dapat terserap dan selesai sesuai target.

Koordinasi dilakukan bersama kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia serta gubernur empat provinsi secara daring. Keempat provinsi tersebut meliputi Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, dan Sulawesi Utara.

Maruarar menekankan pentingnya kesamaan data antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Menurut dia, kesamaan ukuran diperlukan agar berbagai kendala lapangan segera diketahui dan dicarikan solusi bersama.

“Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9).

Salah satu fokus evaluasi adalah Program Bedah Rumah yang memperoleh peningkatan alokasi signifikan pada empat provinsi tersebut. Adapun alokasi tahun 2026 mencapai 8.750 unit Sulawesi Tengah, 5.133 unit Papua, 5.071 unit Jambi, dan 10.800 unit Sulawesi Utara.

Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 81 unit, 851 unit, 1.524 unit, dan 747 unit. Peningkatan alokasi tersebut sekaligus menjadi tantangan pemerintah memastikan seluruh program terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Hingga September 2026, penyelesaian 100 persen baru tercatat 116 unit di Sulawesi Tengah dan 48 unit Papua. Sementara, untuk di Jambi penyelesaian secara penuh sebanyak 431 unit, serta 224 unit di Sulawesi Utara.

Menteri Ara mengingatkan besarnya alokasi tidak boleh berhenti sebagai angka tanpa penyelesaian nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi bersama ketika kondisi geografis menghambat pelaksanaan program perumahan daerah.

“Jangan sampai sudah dialokasikan Program Bedah Rumah dengan angka yang besar seperti di Papua tapi tidak terserap, dengan berbagai alasan. Makanya kita cari solusi bersama-sama,” ujar dia.

Adapun sejumlah kendala pelaksanaan berkaitan dengan kondisi geografis, akses transportasi, distribusi material, dan ketersediaan tenaga kerja. Wilayah kepulauan serta daerah bermedan ekstrem membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mendistribusikan material pembangunan.

Di Sulawesi Utara, kelangkaan solar selama sekitar tiga bulan turut menghambat distribusi material menuju lokasi pembangunan. Selain itu, keterbatasan tenaga terampil juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program tersebut di sejumlah wilayah kepulauan.

Para gubernur juga telah menyatakan kesiapan membantu mempercepat penyelesaian program sesuai kendala masing-masing wilayah. Dukungan tersebut mencakup koordinasi distribusi material, pendampingan balai, pembiayaan, perbankan, hingga distribusi bahan bakar.

Menteri PKP menyebut percepatan program perumahan juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah setempat. “Program perumahan ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi daerah,” kata dia.

Selain Bedah Rumah, evaluasi juga mencakup penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP dan KPP/KUR Perumahan. Realisasi FLPP mencapai 2.902 unit Sulawesi Tengah, 975 unit Papua, 4.833 unit Jambi, dan 1.757 unit Sulawesi Utara.

Kementerian PKP juga mengevaluasi pembangunan rusun, penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan sanitasi pada sejumlah wilayah. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menyelesaikan persoalan data, akses, distribusi material, perizinan, pembiayaan, serta tenaga kerja. ils/I-1