Geopolitik Memanas, Ekonomi Digital Indonesia Justru Melesat

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan akselerasi ekonomi dan keuangan digital mengalami peningkatan di tengah risiko geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga inflasi yang tinggi di negara maju yang berdampak ke aliran modal ke negara emerging countries, termasuk Indonesia.

“Akselerasi digital economy dan keuangan Indonesia ini terus mengalami peningkatan, baik itu terkait dengan sistem pembayarannya, kemudian terkait dengan seluruh transaksi dalam perekonomian, juga dalam pemanfaatan digitalisasi, termasuk AI (Artificial Intelligence). Dalam kita bekerja, Itu semua berkembang dengan pesat sekali,” ucapnya dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis (24/9).

Fondasi ekonomi Indonesia sendiri dinilai relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45 persen, inflasi di level 3,19 persen, dan volatilitas nilai tukar rupiah yang tetap terjaga di tengah tekanan dari dolar AS terhadap berbagai kurs di negara emerging countries.

Di samping itu, dia menekankan bahwa ekonomi digital yang dibangun harus berdasarkan kepercayaan dengan proteksi keamanan yang baik dalam tata kelola hingga perlindungan konsumen.

Dalam konteks ini, Destry menganggap inovasi terkait sistem pembayaran yang disediakan BI menunjukkan perkembangan luar biasa.

“Sejak kita menginisiasi QRIS, kemudian BI-FAST, itu luar biasa perkembangannya, sehingga kami menempatkannya di dalam blueprint sistem pembayaran kami, blueprint sistem pembayaran 2030,” kata Gubernur BI.

Transformasi dari sistem pembayaran sendiri menyasar tiga hal, yakni transaksi harus cepat, mudah, murah, berkualitas, dan dapat dipercaya; lalu industri yang sehat dan saling terhubung, dan infrastruktur yang memiliki sistem aman, andal, dan siap menghadapi kebutuhan ekonomi di masa depan.

Dalam upaya menjadikan sistem pembayaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, BI berkomitmen untuk menyatukan infrastruktur digital nasional, menghubungkan sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah, serta membangun standar yang memungkinkan seluruh ekosistem terkoneksi dan berbicara dalam bahasa yang sama.

Beberapa area yang menjadi fokus BI ke depan mencakup penguatan infrastruktur pembayaran ritel dan wholesale melalui BI-FAST dan BI-RTGS Generasi III, serta infrastruktur data untuk mendukung transaksi yang semakin efisien, andal, dan terintegrasi.

Area berikutnya adalah penguatan industri terutama dalam aspek kapabilitas sumber daya manusia, manajemen risiko, keandalan infrastruktur teknologi informasi dan pengawasan, agar sistem pembayaran Indonesia semakin aman dan tangguh.

Ketiga yaitu konsistensi dalam mendorong berbagai inovasi pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta inovasi untuk memperluas akseptasi masyarakat yang didukung penguatan literasi dan perlindungan konsumen.

Selanjutnya ialah memperluas konektivitas internasional di antaranya melalui QRIS antar negara dan interkoneksi infrastruktur fast payment ritel melalui Nexus.

“Transformasi ekonomi dan keuangan digital bukan hanya sekedar tentang mengadopsi teknologi baru. Transformasi ekonomi keuangan digital pada akhirnya adalah tentang manusia, tentang bagaimana teknologi dapat memudahkan kehidupan kita sehari-hari, membuka akses bagi lebih banyak pelaku usaha, dan juga menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat seluruh Indonesia,” ungkap Destry.