Pemkot Batam Mudahkan Nelayan Dapat BBM Subsidi lewat Tim Cakalang

BATAM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), membentuk Tim Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) untuk memudahkan nelayan dalam pengurusan administrasi kapal hingga rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pembentukan Tim Cakalang merupakan upaya pemerintah menyelesaikan persoalan administrasi yang selama ini menjadi kendala nelayan, khususnya dalam mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi.

“Yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita dapat memudahkan nelayan untuk mendapatkan subsidi BBM ini. Tim Cakalang Insya Allah bekerja secara gratis dan all hours untuk melayani masyarakat nelayan supaya bisa langsung dapat surat rekomendasi BBM,” kata Amsakar di Pulau Kasu Batam, Selasa.

Menurut dia, pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan nelayan, termasuk membantu nelayan yang belum memiliki peralatan perikanan maupun yang belum mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi.

“Nelayan kita mendapat atensi serius oleh dinas dan DPRD Batam. Nelayan yang tidak ada mesin dibantu, nelayan yang belum mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi dibantu. Upaya memberdayakan seperti ini merupakan kerja sama pemerintah,” ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan Tim Cakalang dibentuk karena proses pengurusan rekomendasi BBM subsidi masih membutuhkan sejumlah dokumen, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), e-BKP (Buku Kapal Perikanan) dari Pemerintah Provinsi Kepri, serta e-Pas Kecil dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Sebelumnya, nelayan harus mengurus e-Pas Kecil melalui KSOP, kemudian mengurus e-BKP di tingkat Provinsi Kepri sebelum dapat memperoleh surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan Batam.

Kondisi tersebut menjadi kendala karena sebagian nelayan harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengurus administrasi ke mainland Batam dari pulau.

“Yang punya surat rekomendasi itu baru 800-an, namun berdasarkan data kami, ada sekitar 7.224 unit kapal di Batam. Jadi baru sekitar 10-11 persen yang sudah mendapatkan surat rekomendasi,” kata Yudi.

Melalui Tim Cakalang, sejumlah instansi dilibatkan seperti KSOP Batam dan Tanjung Balai Karimun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Dinas Perikanan Batam, serta lurah dan camat.

“Jadi kami lakukan jemput bola kepada masyarakat nelayan di beberapa titik untuk beberapa bulan kedepan. Kami merangkul instansi lain agar saat selesai bisa langsung terbit surat rekomendasi dan terhubung di XStar Pertamina,” katanya.

Pelayanan dijadwalkan enam kali di sejumlah wilayah, yakni Pulau Kasu, Pulau Terung, Pulau Buluh, Pulau Temoyong, Sembulang di kawasan Rempang Eco City, serta Galang Baru.

“Desember targetnya 1.500 surat rekomendasi yang diterbitkan, jadi double dari angka sekarang,” katanya.