DPN HKTI Jembatani Persoalan Irigasi Pertanian Desa ke Presiden

BANJARBARU - Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) menjembatani langsung laporan persoalan irigasi pertanian di desa-desa kepada pemerintah untuk mendapat perhatian Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti melalui perbaikan jaringan irigasi.

“Seluruh irigasi-irigasi di desa-desa itu, sepanjang masuk laporan ke Presiden, pasti diperbaiki,” kata Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu.

Abdul Kadir mengatakan HKTI dapat menjadi jembatan bagi petani untuk menyampaikan persoalan irigasi, benih, dan pupuk yang dihadapi di daerah, sehingga masalah tersebut dapat diadvokasikan kepada pemerintah untuk dicarikan penyelesaian.

Ia meminta HKTI di Kalimantan Selatan mengusulkan wilayah yang mengalami persoalan irigasi, seperti Hulu Sungai Selatan, Balangan, Banjarbaru, Kotabaru, maupun Batulicin, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar mendapat penanganan.

“Kalau ada masalah, laporkan saja. Atas nama HKTI, kita kirim ke Menteri PU. Supaya diperbaiki utamanya,” ujarnya.

Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Kabinet Presiden Prabowo periode 2024 itu mengatakan upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian juga dilakukan melalui optimalisasi lahan, pembukaan lahan baru hingga ratusan ribu hektare di daerah lain, serta intensifikasi pertanian.

“Dukungan terhadap pertanian salah satunya juga mencakup penyediaan benih melalui 10 klaster oleh Kementerian Pertanian, termasuk untuk komoditas cokelat, kelapa, dan kopi, dan lainnya,” ujar Abdul Kadir.