Bahlil Kejar E50, Ketergantungan Impor Jadi Sorotan

Senin, 21 Sep 2026, 16:18 WIB

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berpeluang tidak lagi mengimpor bensin jadi jika program pencampuran bioetanol 50 persen atau E50 dapat diterapkan.

“Kalau ini mampu kami lakukan ke E50, insyaallah, insyaallah target kita tidak lagi melakukan impor bensin yang jadi, produk jadi,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara Donor Darah Ditjen Minerba di Jakarta, Senin (21/9).

Ket. Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) ketika ditemui di sela-sela acara Donor Darah Ditjen Minerba yang digelar di Jakarta, Senin (21/9). — Sumber: Antara

Bahlil mengatakan gagasan penerapan E50 berangkat dari keberhasilan Indonesia menjalankan mandatori biodiesel 50 persen (B50). Program tersebut menggunakan campuran 50 persen FAME (Fatty Acid Methyl Ester) berbahan dasar minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan 50 persen solar.

“Kita pertama kali di dunia (menerapkan B50),” kata Bahlil.

Menurut dia, keberhasilan B50 menjadi salah satu dasar pemerintah mengembangkan E50 sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Kalau ini (E20) mampu kita lakukan, itu pasti ketahanan energi kita tidak lagi menggantungkan ke luar,” ujarnya.

Bahlil mengatakan pemerintah telah memetakan sejumlah bahan baku untuk produksi bioetanol, antara lain tebu, singkong, dan jagung. Ia mencontohkan Brasil yang telah menerapkan pencampuran etanol hingga E100.

Pemerintah kini menyiapkan peta jalan penerapan bioetanol secara bertahap. Rencananya, E10 mulai diterapkan pada 2027, kemudian meningkat menjadi E20 pada 2028 dan dilanjutkan menuju E50.

“Tugas kami sekarang adalah merancang peta jalannya. Contoh, 2027 kami akan menerapkan E10, 2028 kami akan bangun E20, sampai ke depan,” kata Bahlil.

Namun, Bahlil menegaskan pemerintah tidak ingin kebutuhan bioetanol untuk program E50 dipenuhi melalui impor. Menurut dia, impor etanol justru akan menciptakan ketergantungan baru terhadap negara lain.

“Kami tidak mau menerapkan E10, E20, atau E50 tetapi etanolnya diimpor dari luar. Sama aja itu. Kami ingin untuk memanfaatkan produksi kita dalam negeri,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menyusun langkah-langkah pengembangan E50 dalam sidang paripurna pertama DEN 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).

Arahan tersebut diberikan setelah pemerintah mengevaluasi keberhasilan B50 dalam mengurangi ketergantungan impor solar. Presiden meminta pengembangan E50 menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Bahlil menyebut konsumsi BBM nasional untuk solar mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin sekitar 39-40 juta kiloliter.

“Kami mendiskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan untuk stok BBM kita, cadangan nasional kita berada di angka 18 sampai 20 hari,” kata Bahlil.

Selain pengembangan bahan bakar nabati, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi minyak nasional melalui eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan dan blok minyak serta optimalisasi sumur-sumur tua dengan teknologi.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.