Pangdam Tegaskan 4 Korban Penembakan KKB di Jayawijaya Warga Sipil

Jayapura - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan empat korban penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, merupakan warga sipil dan bukan anggota intelijen TNI seperti informasi yang beredar di media sosial.

Keempat korban tersebut terdiri atas tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dan seorang sopir lajuran bernama Aris Sanda.

"Saya pastikan keempat korban adalah warga sipil," kata Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang kepada ANTARA di Jayapura, Minggu (20/9).

Pangdam mengatakan Kodam XVII Cenderawasih turut berbelasungkawa atas insiden penembakan yang menewaskan warga sipil tersebut. TNI-Polri, kata dia, akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku.

Ditemui setelah meninjau pelaksanaan bakti sosial donor darah dalam rangka HUT Ke-81 TNI, Febriel mengatakan berbagai kasus penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan KKB menjadi perhatian serius TNI.

Menurut dia, TNI telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi aksi KKB, termasuk menyiapkan personel dan persenjataan sesuai kebutuhan di lapangan.

Danrem 172/PWY Brigjen TNI Robby Suryadi juga telah berada di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

"Secara teknis saya tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan, namun yang terpenting adalah TNI berkomitmen untuk menciptakan situasi yang aman di Tanah Papua," kata Mayjen TNI Febriel.

Ia mengatakan kasus penembakan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Pegunungan mendorong TNI-Polri untuk terus berupaya mengeliminasi kekuatan KKB.

"Langkah yang diambil TNI-Polri akan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kami memohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terlaksana," kata Pangdam XVII Cenderawasih.

Minta Evaluasi

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI meminta pemerintah mengevaluasi strategi pengamanan dan penyelesaian konflik bersenjata menyusul penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Senin, mengatakan evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat menerapkan strategi pengamanan sekaligus penyelesaian konflik bersenjata secara komprehensif dan tepat sasaran.

"Harus ada evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan," ujar Filep.

Dalam evaluasi tersebut, kata dia, perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama, antara lain melalui pengamanan jalur pelayanan publik serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan, guru, aparatur pemerintah, pekerja pembangunan, dan masyarakat adat.

Pemerintah juga dinilai perlu menyusun langkah penanganan serius bagi masyarakat yang mengungsi di sejumlah wilayah akibat konflik berkepanjangan antara aparat TNI-Polri dan KKB.

"Kalau warga sipil masih jadi korban penembakan maka pemerintah harus berani evaluasi efektivitas strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas," tutur Filep.