Hunian TOD Tawarkan Kemudahan Mobilitas bagi Generasi Muda

Jakarta - Hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) dinilai menjadi pilihan bagi generasi muda yang mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari. Konsep ini menawarkan akses yang lebih dekat ke transportasi publik serta berbagai fasilitas penunjang, sehingga penghuni dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan, termasuk untuk kebutuhan first mile dan last mile.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan hunian TOD memberikan alternatif bagi masyarakat, terutama generasi muda yang bekerja di Jakarta tetapi enggan memiliki kendaraan pribadi.

"Sejatinya, hunian berkonsep TOD memberikan pilihan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menggunakan transportasi umum untuk mobilitas mereka. Generasi muda ini ialah yang bekerja di bilangan Jakarta namun enggan untuk memiliki kendaraan pribadi," ujar Nailul di Jakarta.

Menurut dia, hunian TOD menjadi opsi yang beralasan bagi generasi muda yang bekerja di Jakarta. Selain karena preferensi terhadap transportasi umum, kelompok tersebut juga tidak selalu menjadikan hunian sebagai instrumen investasi.

"Generasi muda pun juga tidak menjadikan hunian sebagai investasi, mereka memilih investasi di portofolio selain rumah. Selain dari sisi preferensi, dari sisi harga juga sangat jauh dari kemampuan generasi muda," katanya.

Nailul berharap hunian TOD dapat mengurangi biaya perjalanan masyarakat, khususnya untuk akses first mile dan last mile menuju transportasi umum.

"Sejatinya, saya berharap hunian berkonsep TOD ini bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk first mile ataupun last mile dari perjalanan. Mereka akan lebih berhemat waktu dan biaya dan bisa digunakan untuk hal yang lain," katanya.

Ia menambahkan konsep TOD juga memberikan kemudahan mobilitas karena penghuni dapat mengakses transportasi publik dengan lebih mudah. Hunian tersebut biasanya dilengkapi fasilitas penunjang, seperti pusat perbelanjaan, sehingga sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang menginginkan kepraktisan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan hunian vertikal di kawasan Manggarai, Jakarta, dapat menjadi salah satu model pengembangan perumahan perkotaan yang memadukan hunian, transportasi publik, dan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan.

Maruarar mengatakan kolaborasi pemerintah dan BUMN menjadi salah satu kunci mempercepat penyediaan hunian perkotaan di tengah keterbatasan lahan. Kementerian PKP berperan sebagai regulator, sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendukung pemanfaatan aset dan pembangunan.

Ia berharap konsep hunian TOD seperti di Manggarai dapat dikembangkan di lokasi lain.

"Ini yang kemarin di Manggarai BTN yang membiayai, lahannya kereta api. Jadi sedang disiapkan oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di tempat-tempat lain nanti juga dengan bank yang lain. Jadi kita berusaha untuk bisa jalan masif," ujar Maruarar atau yang disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Maruarar juga berencana bertemu dengan Direktur Utama KAI dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk membahas pengembangan hunian TOD di sejumlah lokasi.

"Mudah-mudahan saya lagi berencana untuk janjian nanti (bertemu) dengan Dirut KAI dan juga Dirut BRI. Kita sudah janjian untuk beberapa tempat, mungkin tempat yang lain," katanya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan KPR bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun dan suku bunga enam persen sampai lunas untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal terjangkau di TOD Manggarai.

Kementerian PKP juga menyebut hunian berbasis TOD dapat membantu menurunkan emisi karbon karena mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

" Dengan berbasis TOD, penggunaan transportasi atau kendaraan pribadi pun menjadi lebih kecil. Ini juga berdampak baik dengan menurunkan emisi karbon yang dihasilkan kendaraan pribadi," ujar Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara lain melalui kemudahan perizinan dan pembiayaan, termasuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG serta percepatan penerbitan PBG.